Pemerintah Kota Palembang mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan digelar serentak secara nasional pada 15 Juni mendatang. Berbagai perangkat daerah hingga pelaku usaha akan dilibatkan untuk menyukseskan pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan dukungan lintas sektor menjadi kunci kelancaran pendataan ekonomi di lapangan.
"Tadi rapat tentang rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi, atau kita singkat SE 2026. Jadi SE 2026 ini kan sudah di depan mata, di ambang pintu. Jadi tanggal 15 itu akan dimulai secara nasional serentak," ujarnya, Senin (8/6/2026).
Isnaini menegaskan bahwa BPS meminta dukungan penuh dari Pemerintah Kota Palembang, termasuk seluruh organisasi perangkat daerah.
"Jadi dari BPS minta kita semua jajaran kita Pemerintah Kota untuk mendukung. Misalkan dari Dinas Pendidikan untuk seluruh sekolah, segala macam untuk mendukung. Kemudian dari Dinas Kesehatan, untuk seluruh Puskesmas, rumah sakit, segala macam, itu mendukung," ungkapnya.
Tidak hanya sektor pendidikan dan kesehatan, sektor perdagangan, koperasi, hingga pariwisata juga diminta ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus.
"Dari seluruh pasar, ya, baik swasta maupun milik pemerintah, itu harus mendukung. Kemudian dari Dinas Koperasi UKM, untuk menggerakkan seluruh UMKM untuk mendukung terlaksananya SE ini. Begitu juga dari yang lain-lain, dari pariwisata juga sama, dari HPI, Asita, seluruhnya," kata Isnaini
Dalam pelaksanaannya, Isnaini juga menjelaskan adanya metode "Ngisi Bareng" atau Ngibar untuk mempercepat pengumpulan data responden.
"Nanti ada juga yang kita lakukan namanya ngisi barengkita singkat Ngibar. Nah, ngisi bareng ini nanti didahului atau kita kemas dalam bentuk acara," jelasnya
Program tersebut direncanakan melibatkan perangkat daerah secara daring maupun luring agar pendataan dapat dilakukan secara massal dan lebih efisien.
"Kalau bisa Pak Wali hadir di situ. Pas Ngibar ini juga kalau bisa Zoom Kepala Dinas Pendidikan hadir, Zoom dengan seluruh kepala sekolah atau guru. Paling tidak itu nanti ribu responden itu sudah ngisi pas Ngibar itu," tambahnya.
Menurut Isnaini, dengan metode tersebut, pemerintah berharap beban petugas sensus di lapangan dapat berkurang, karena sebagian data sudah diisi secara kolektif oleh responden.
"Nah, kalau memang sudah ngisi pas Ngibar tadi, tidak perlu lagi petugas jemput bola ke rumah-rumah. Jadi ini paling tidak akan membantu petugas, meringankan beban mereka," pungkasnya.
SE 2026 sendiri diharapkan menjadi instrumen penting dalam pemetaan kondisi ekonomi daerah, termasuk di Kota Palembang, guna mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi ke depan.
Artikel ini ditulis oleh Muhammad Alyuda Tri Utama peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom.
Simak Video "Video: Menko PM Minta Tambah Anggaran Rp 1 T Dorong UMKM-Ekonomi Kreatif"
(dai/dai)