.webp)
Usulan kepala daerah dengan pendidikan strata 2 (S2) mencuat di Sumatera Selatan (Sumsel). Gagasan ini dicetuskan agar pengelolaan dan potensi wilayah kaya sumber daya alam (SDA) dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat.
"Persyaratan pencalonan kepala daerah di Sumsel harus diperketat, khususnya dalam aspek pendidikan dan kapasitas intelektual calon pemimpin. Sumsel provinsi kaya SDA, membutuhkan figur pemimpin berkualitas akademik dan intelektual tinggi. Standar minimal pendidikan bagi calon gubernur, wali kota, maupun bupati sebaiknya ditingkatkan hingga jenjang S2," ujar Pengamat Politik Sumsel Bagindo Togar, Jumat (15/5/2026).
Dia juga mengusulkan para calon kepala daerah berasal dari perguruan tinggi (PT) dengan akreditasi A atau unggul dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,5. Figur pemimpin diharapkan tidak hanya mengandalkan popularitas dan kemampuan finansial saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus lulusan PT akreditasi A, IPK S2 minimal 3,5. Ini penting, karena Sumsel memiliki potensi besar, baik dari sisi SDA, posisi geografis, dan SDM. Oleh sebab itu, kepemimpinan daerah tidak boleh diserahkan kepada figur yang hanya mengandalkan popularitas ataupun kekuatan finansial semata," katanya.
"Jadi sangat tidak tepat apabila dipimpin oleh figur yang kapasitas intelektualnya tidak memadai," sambungnya.
Menurutnya, kualitas pendidikan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kemampuan dalam menyusun kebijakan, membaca persoalan daerah, hingga menentukan arah pembangunan jangka panjang. Kepala daerah di era modern tidak cukup hanya memiliki kemampuan politik, tetapi juga harus punya kapasitas akademik dan kemampuan berpikir strategis.
Dia juga menyoroti fenomena politik uang yang masih sering terjadi dalam kontestasi pilkada. Kandidat yang tidak memiliki kapasitas intelektual biasanya lebih mengandalkan kekuatan modal dan finansial untuk memenangkan pemilihan.
"Kalau kemampuan intelektual tidak memadai atau biasa-biasa, acapkali akan mengandalkan kekuatan finansial. Artinya, politik uang menjadi masif sebagai kekuatan utama kandidat. Bukan lagi gagasan atau intelektual, integritas, kemampuan manajerial maupun leadership, tetapi isi tas semata ,dan masa depan daerah ini jadi taruhanya," ungkapnya.
Dia berharap parpol di Sumsel mulai memperketat proses seleksi calon kepala daerah yang akan dimajukan. Parpol seharusnya tak hanya mempertimbangkan faktor elektabilitas atau kemampuan finansial kandidat, tetapi juga melihat latar belakang pendidikan dan kualitas akademiknya.
Bagindo mendorong adanya pengecualian atau pengaturan khusus dalam UU 10/2016 tentang pilkada, khususnya untuk Sumsel. Meski dia mengakui revisi UU bukan perkara mudah, dia menilai perlu dorongan moral dan politik dari masyarakat sipil, organisasi keagamaan, hingga parpol untuk meningkatkan standar kualitas calon pemimpin daerah.
Dukungan organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dapat menjadi kekuatan moral agar parpol selektif menentukan calon gubernur, wali kota, maupun bupati.
"Kalau memang sulit mengubah UU, minimal ada semacam kesepakatan komunal bersama di Sumsel bahwa calon kepala daerah harus memiliki kapasitas akademik yang baik. Parpol harus ekstra kritis dan selektif," jelasnya.
Bagindo menegaskan syarat pendidikan tinggi itu tidak harus diterapkan untuk semua jabatan politik. Persyaratan khusus itu cukup diterapkan bagi posisi kepala daerah karena memiliki tanggung jawab besar menentukan arah pembangunan daerah.
"Untuk anggota legislatif seperti DPRD, saya menilai aturan yang berlaku saat ini masih dapat dipertahankan," tambahnya.
"Saya berharap, terutama menjelang Pilkada 2030, muncul kesadaran kolektif di Sumsel untuk menghadirkan calon-calon kepala daerah yang benar-benar memiliki kapasitas dan kualitas intelektual, integritas, serta visi pembangunan yang kuat," ujarnya.
(csb/csb)
