.webp)
Sorotan terhadap fasilitas mewah rumah dinas (rumdis) DPRD Sumatera Selatan terus bergulir. Pengamat kebijakan pelayanan publik Husni Thamrin menilai polemik ini telah memicu erosi kepercayaan publik.
Tuntutan aksi massa beberapa waktu lalu di DPRD Sumsel agar parpol melakukan reshuffle terhadap pimpinan dewan dianggap hal yang wajar dlma konteks demokrasi.
Dia menyebut tekanan publik tersebut sebagai bentuk respons atas kontroversi anggaran rumdis yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tuntutan reshuffle itu sah sebagai tekanan politik demokratis, karena publik sedang merespons erosi kepercayaan akibat polemik anggaran rumdis pimpinan dewan," ujar Husni, Jumat (20/4/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa secara kelembagaan, mekanisme reshuffle tidak bisa dilakukan secara spontan. Proses tersebut harus melalui evaluasi resmi, baik di internal partai politik maupun di tubuh DPRD itu sendiri.
"Secara kelembagaan, reshuffle harus ditempuh lewat mekanisme resmi partai dan DPRD," katanya.
Husni menilai, tuntutan yang muncul saat ini lebih tepat dipahami sebagai alarm politik bagi para pimpinan DPRD Sumsel. Alarm tersebut, kata dia, menjadi sinyal kuat agar dilakukan pembenahan terhadap cara penentuan prioritas anggaran serta peningkatan akuntabilitas etik.
Ia menambahkan, reshuffle dapat menjadi langkah yang legitimate apabila nantinya terbukti terdapat kegagalan serius dalam menetapkan prioritas anggaran, khususnya terkait penggunaan dana publik untuk fasilitas yang dinilai berlebihan.
"Jadi, ini tepat sebagai alarm politik dan bis mrnjadi langkah yang legitimate bila memang terbukti ada kegagalan serius dalam prioritas anggaran dan akuntabilitas etik," ungkapnya.
Polemik ini sebelumnya mencuat setelah publik menyoroti sejumlah pengadaan fasilitas rumah dinas yang dianggap nyeleneh, khsususnya dalam pengadaan meja biliar, alat gym dan olahraha, heat pump, dan sebagainya.
Meski akhirnya beberapa pengadaan dibatalkan, pengadaan fasilitas mewah itu dinilai tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat. Bahkan, pengadaan tersebut dinilai untuk kesenangan pribadi.
Kabag Humas DPRD Sumsel Hadiyanto yang dikonfirmasi pun menyebut meja biliar itu untuk menunjang aktivitas pimpinan.
(csb/csb)
