.webp)
Pengamat sosial dan kebijakan publik Sumatera Selatan, Taufik Akhyar menilai pengadaan meja biliar untuk dua pimpinan DPRD Sumsel senilai Rp 486,9 juta tak berpihak pada kepentingan rakyat.
Pengadaan itu dinilai tak berkaitan dengan kinerja maupun kepentingan rakyat. Namun, alat olahraga itu disebut hanya untuk kepentingan pribadi.
"Itu belanja mubazir, hanya memikirkan kesenangan pribadi dan jauh dari kepentingan rakyat," ujar Taufik, Senin (9/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dosen UIN Raden Fatah Palembang ini, pengadaan tersebut tidak mencerminkan keprihatinan ekonomi masyarakat yang masih berat. Terlebih pimpinan legislatif yang melakukan pemborosan anggaran.
"Di tengah kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat oleh masyarakat, para pimpinan lembaga legislatif seharusnya menunjukkan empati dan kepekaan terhadap situasi yang di hadapi publik," tambahnya.
Dia menyebut kebijakan anggaran itu tidak berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi negatif.
"Di tengah kondisi nasional dan global, di mana rakyat diliputi keprihatinan ekonomi dan politik, hal ini menunjukkan pimpinan dewan tidak peka sama sekali terhadap perasaan masyarakat," ujarnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa dewan merupakan teladan masyarakat. Terlebih, dewan juga mengawasi penggunaan anggaran untuk publik.
"Wakil rakyat seharusnya yang pertama memberi contoh dan memberikan optimisme kepada publik," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie mengatakan meja biliar itu masih tahap perencanaan.
"Tadi saya sudah menghubungi Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk mengklarifikasi terkait pengadaan barang tersebut. Namun, untuk diketahui bersama semua itu masih tahap perencanaan, belum ada pembelian," ujar Andie, Minggu (8/3/2026).
Andie yang juga Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel ini mengatakan meja biliar ini nantinya akan digunakan untuk tempat alternatif atlet biliar Sumsel berlatih.
"Jadi selain di tempat yang ada, bisa juga berlatih di rumah dinas," katanya.
Meski begitu, legislator Partai Golkar ini mengaku tetap memahami perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.
Karena itu, lanjutnya, setiap rencana pengadaan akan dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan prioritas kebutuhan
"Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan, terima kasih," ujarnya.
