.webp)
Menjelang libur Lebaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang, Sumatera Selatan, tetap dibagikan. Pembagian dibagikan pada hari terakhir masa belajar sebelum libur hari raya Idulfitri.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang Nurya Hayati memastikan pelaksanaan MBG menjelang Lebaran tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, kata dia, pembagian MBG tidak dilakukan tepat pada hari libur Idulfitri, melainkan pada hari terakhir masa belajar sebelum libur, dengan sistem paket yang telah disesuaikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk momen Lebaran sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 itu, nanti distribusi tidak dilakukan di hari libur Lebaran, tapi distribusi dilakukan di hari terakhir kalender akademik," katanya, kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).
BPKP Lakukan Pengawasan
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumsel memperketat tata kelola dan kualitas pelaksanaan program MBG menjelang momen Lebaran 2026.
Pengawasan difokuskan pada aspek menu dan kepatuhan petunjuk teknis (juknis), sementara distribusi MBG tetap berjalan hingga akhir kalender akademik sebelum libur hari raya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Supriyadi mengatakan pengawasan dilakukan untuk meminimalisir berbagai kelemahan yang ditemukan selama pelaksanaan program di lapangan.
"Ide ini untuk mendukung supaya kejadian-kejadian yang ada, kelemahan selama ini, bisa diminimalisir dan memperlancar kegiatan ini. Karena nomenklatur BPKP memang mengenai tata kelola," ujar Supriyadi kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).
Ia mengungkapkan, dari puluhan temuan yang ada, dominasi persoalan berada pada aspek tata kelola, terutama perencanaan menu dan pengendalian harga bahan pangan.
Menurutnya, penyusunan menu seharusnya dapat dilakukan jauh hari agar kebutuhan bahan dan anggaran lebih terukur.
"Penentuan menu seminggu ke depan itu sebetulnya bisa jauh-jauh hari. Kalau masing-masing SPPG sudah melakukan kerja sama dan penandatanganan perjanjian, InsyaAllah harga bisa lebih terkendali," jelasnya.
Supriyadi juga menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan program. Ia mengingatkan, apabila ke depan ditemukan pelanggaran serius terhadap juknis, bukan tidak mungkin akan ada evaluasi hingga pencabutan izin operasional.
Artikel ini ditulis oleh Mutiara Helia Praditha peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom.
(csb/csb)
