Mengenal Sidang Isbat: Sejarah dan Tahapannya

Sidang isbat selalu menjadi topik yang dinanti-nantikan oleh umat muslim di Indonesia karena berkaitan langsung dengan penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.

Bagi umat muslim, hasil sidang isbat penting untuk diketahui. Sidang ini juga setiap tahunnya disiarkan secara langsung agar dapat disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Namun, sebagian orang mungkin masih bertanya-tanya apa itu sidang isbat serta bagaimana sejarah dan tahapannya. Berikut rangkuman detikSumbagsel.

Mengenal Sidang Isbat?

Dilansir dari buku Hisab Rukyat Indonesia: Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah karya Muhammad Awaludin, sidang Isbat merupakan sidang resmi yang dilaksanakan untuk menetapkan 1 Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Sidang ini dipimpin oleh Menteri Agama RI dan dihadiri berbagai organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia.

Kata Isbat berasal dalam bahasa Arab yang berarti penetapan atau penentuan. Dengan demikian, sidang isbat dapat dipahami sebagai forum untuk menetapkan awal bulan Hijriah berdasarkan metode yang digunakan.

Sidang ini merupakan agenda penting karena berhubungan langsung dengan penetapan waktu ibadah umat Islam. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan hasil perhitungan hisab dan laporan rukyatul hilal yang berada di berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia, sehingga dapat memberikan kepastian bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah.

Sejarah Sidang Isbat

Dilansir dari detikNews, sejarah sidang isbat terdapat dalam tulisan berjudul Kilas Balik Penetapan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia oleh Moh Iqbal Tawakal, sebelum Indonesia merdeka, penetapan awal Qamariyah di antara ormas Islam tidak menggunakan sidang isbat.

Penentuan tersebut ditentukan masing-masing ketua adat, sehingga seringkali terdapat perbedaan waktu penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri.

Lalu, pada 4 Januari 1946, Kementerian Agama ditunjuk menentukan Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi, ketentuan tersebut tidak dapat diikuti oleh seluruh umat Islam, sehingga pada 16 Agustus 1972 dibentuklah Badan Hisab Rukyat (BHR).

Fungsi dari BHR adalah menyeragamkan pemahaman serta penentuan tanggal 1 pada bulan Hijriah. BHR juga bertugas melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan yang berhubungan dengan hisab rukyat, serta pelaksanaan ibadah terkait arah kiblat, waktu sholat, awal bulan, waktu gerhana bulan, dan matahari.

Lalu di masa Orde Baru, penetapan 1 Syawal menggunakan imkanur rukyat yang memiliki 3 kriteria, di antaranya tinggi hilal di atas 2 derajat, jarak hilal matahari minimal 3 derajat, dan umur bulan sejak itjtimak adalah 8 jam.

Pada tahun 1974, kriteria ini mulai dapat diterima di tingkat regional pada forum Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Akan tetapi, BHR sempat akan dibubarkan karena dianggap tidak memberikan pengaruh pada penyeragaman awal bulan Qamariyah dan pelaksanaan hari raya, pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahaman Wahid.

Kemudian, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, BHR kembali difungsikan dan ditambah dengan pakar di bidang astronomi, supaya keputusan yang dihasilkan tidak hanya diterima secara agama, namun juga secara ilmiah.

Sejak saat itu hingga kini sidang isbat mulai disiarkan secara langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rangkaian penetapan awal Ramadhan dan Syawal.