Gubernur Jambi Tegaskan Integritas Harga Mati, Korupsi Tak Boleh Ditoleransi

Gubernur Jambi Al Haris menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Dalam arahannya, Al Haris dengan tegas mengingatkan bawahannya agar tidak boleh ada satu rupiah pun uang negara yang disalahgunakan.

"Ini penting saya kira. Setiap tahun kita berusaha bekerja dengan aturan yang benar, tapi tetap ada saja masih ada temuan. Makanya kita kumpulkan lagi, agar komitmen kita semakin kuat. Tidak boleh ada uang negara yang dikorupsi. Tidak ada penyalahgunaan kewenangan," kata Al Haris, Rabu (26/11/2025).

Hal itu disampaikan Al Haris saat seluruh pejabat Eselon II Pemerintah Provinsi Jambi mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencegahan Korupsi dan Penguatan Integritas. Bimtek ini juga menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yaitu Uding Joharudin, Kepala Satgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK Wilayah I.

Dikatakan Al Haris, bahwa kepercayaan publik harus dijaga melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja. Ia menyebut pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab penegak hukum, tetapi kewajiban setiap perangkat daerah untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Masyarakat membutuhkan layanan publik yang bersih dan cepat. Jangan sampai kepentingan rakyat terganggu hanya karena perilaku yang menyimpang," ujarnya.

Bimtek yang diikuti seluruh pejabat tinggi pratama tersebut juga menjadi momentum penguatan sistem pencegahan melalui peningkatan pemahaman regulasi, penguatan pengawasan internal, serta penertiban pelaporan keuangan.

Al Haris berharap agar seluruh pejabat semakin disiplin dan memegang prinsip integritas dalam menjalankan tugasnya. Dengan komitmen ini, Pemprov Jambi menegaskan tekad untuk terus membangun pemerintahan yang transparan, profesional, dan berkeadilan demi memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Al Haris berharap dengan penguatan integritas ini, seluruh target pembangunan yang sudah disusun bisa berjalan maksimal tanpa pelanggaran yang justru merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan Jambi.

"Ya, itu yang penting saya kira, sehingga semua target pembangunan yang disusun ini dengan anggaran yang ada ini bisa sepenuhnya dijalankan sebaik-baiknya, ya, tidak ada yang melanggar," harapnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Jambi, Mukti, selaku ketua panitia menjelaskan bahwa bimtek ini mengusung tema "Mewujudkan Jambi Bebas Korupsi: Berani Bereaksi, Hentikan Korupsi."

"Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan pemahaman, integritas, dan kapasitas pejabat agar benar-benar mampu mencegah dan memberantas korupsi dari dalam birokrasi," ujarnya.

Mukti juga menyampaikan bahwa peserta yang mengikuti bimtek ini berjumlah 55 orang, terdiri dari pejabat tinggi pratama Pemprov Jambi dan Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

"Ini bentuk keseriusan kita untuk terus mendorong birokrasi yang bersih dan transparan. Semua unit kerja harus punya komitmen yang sama," ujar Mukti.