Pemerintah Sebut 200 Sekolah Rakyat Dibuka Tahun Ajaran Baru Ini

Foto: Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto akan segera meluncur pada tahun ajaran baru Juli mendatang. (Kemensos)

Jakarta -

Pemerintah mulai mengoperasikan Sekolah Rakyat di tahun ajaran baru ini. Dari semula 100 Sekolah Rakyat, kini pemerintah akan menambah 100 Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Total, akan ada 200 Sekolah Rakyat yang beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.

Dilansir detikEdu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan 100 Sekolah Rakyat tambahan akan menggunakan 112 balai latihan kerja (BLK) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan 45 gedung pemerintah daerah (pemda).

"Juli ini kita sudah aman 100 (unit sekolah) dan sekarang sedang kita persiapkan membangun 100 (unit tambahan)," kata Agus Jabo di Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, 200 Sekolah Rakyat ditargetkan untuk menampung 20.000 siswa. Saat ini, ada sebanyak 9.755 siswa yang sudah terdata.

Di sisi lain, Agus Jabo mengatakan 200 Sekolah Rakyat di gedung Kemensos, Kemenaker, hingga pemda saat ini bersifat sementara. Sedangkan Sekolah Rakyat permanen akan dibangun di lahan-lahan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Agus Jabo menerangkan Sekolah Rakyat permanen ditargetkan beroperasi pada 2026. Untuk itu, kata dia, para kepala daerah diminta segera mengusulkan lahan untuk dapat menampung calon-calon siswa baru.

"Yang 200 ini, yang daerahnya ada (termasuk) di 200 titik ini, segera mengusulkan lahan. Lahan untuk membangun sekolah permanen yang akan dibangun tahun ini dan kemudian akan dibuka di tahun 2026," ucapnya.

Sekolah Rakyat ditargetkan berdiri di 514 kabupaten/kota agar dapat menerima hingga 500.000 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem se-Indonesia.

Sejumlah syarat lahan yang dapat diajukan yakni berstatus bukan tanah sengketa, aman atau tidak rawan bencana, serta memenuhi syarat luas tanah. Pada lahan tersebut akan didirikan ruang-ruang kelas, asrama, ruang makan, dapur, laboratorium, tempat ibadah, hingga perpustakaan.

"Sekarang perintah Presiden (ukuran lahan yang diusulkan) 8,2 hektare, yang paling ideal, tapi kalau kemudian (pemda) itu adanya cuma 6 hektare, ya nanti kita sesuaikan," ucapnya.