.webp)
Protes terhadap revisi Undang-Undang TNI juga terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ratusan mahasiswa menggeruduk DPRD Sumsel setelah sebelumnya berorasi di Simpang Lima, Selasa (25/3/2025).
Mereka juga membakar ban di lokasi tersebut. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi ini berasal dari berbagai kampus, termasuk UIN Raden Fatah, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas IBA, Universitas Palembang, serta beberapa perguruan tinggi lainnya.
Koordinator aksi Muhammad Reyhan mengatakan aksi yang dilakukan sebagai kontrol sosial dan tanggung jawab mengawal demokrasi dan supremasi sipil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tegas menolak revisi UU TNI yang membuka peluang bagi TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar instansi yang diperbolehkan oleh undang-undang," ujarnya.
Tuntutan dalam aksi itu, pertama menolak revisi UU TNI. Kedua, mendesak agar TNI aktif yang menjabat di jabatan sipil segera mundur. Ketiga, kita dikembalikan supremasi sipil.
"Keempat, kami juga mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan UU perampasan aset," katanya.
Presiden Mahasiswa Universitas IBA Royhan menambahkan, revisi UU TNI bertentangan dengan semangat reformasi 1998. TNI seharusnya tetap dalam koridor reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.
"Keterlibatan TNI dalam ranah sipil ini bertentangan dengan semangat reformasi dan mengancam kebebasan sipil," ujarnya.
Dia juga menyebut bahwa mahasiswa tak boleh diam ketika kekuasaan disalahgunakan.
"Kita pastikan TNI tetap di jalurnya dan tidak menjadi alat politik," imbuhnya.
Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie yang menemui massa aksi menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap demokrasi.
"Kami siap menampung dan meneruskan tuntutan ini, terutama terkait revisi UU TNI. Saya pernah merasakan bagaimana kekuasaan digunakan secara represif dan saya mendukung perjuangan mahasiswa menjaga amanat reformasi," ujarnya.
Dia juga menyebut akan mengakomodir mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi ke DPR RI.
"Jika ada perwakilan mahasiswa yang ingin kami fasilitasi untuk menyampaikan tuntutan ini ke DPR RI, kami siap membantu," katanya.
(dai/dai)
