.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyerahkan 42 sertifikat tanah untuk Puslatpur Kodiklat TNI AD di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.
Luas sertifikat hak pakai atas nama Kementerian Pertahanan mencapai 32.782,5 hektare. Area Puslatpur ini menjadi yang terluas di Asia.
"Sertifikat yang ada di sini baru awal. Begitu kami jadi Menteri ATR/Kepala BPN, kami berkoordinasi dengan Pak Menhan, Panglima TNI, Kasad, Kasal, dan Kasau, kami mendapat setumpuk dokumen persoalan aset TNI yang keseluruhan totalnya mencapai 649 titik yang harus kami selesaikan. Banyak sekali. Karena itu, pelan-pelan satu per satu kita selesaikan," ujar Nusron dalam keterangan resmi yang diterima detikSumbagsel, Rabu (12/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut, dalam kurun waktu tiga bulan Kementerian ATR/BPN bersama Kemhan dan TNI telah berhasil menyelesaikan 92 kasus. Dari total 649 titik, 126 di antaranya berkaitan dengan TNI AD, sementara sebagian besar berada di bawah Kementerian Pertahanan.
Untuk menjaga aset negara tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN mengusulkan skema hak pengelolaan lahan (HPL) untuk seluruh aset tanah TNI.
"HPL ini adalah hak tertinggi dalam sertifikat tanah di Indonesia. Selama Indonesia masih ada, status HPL tetap melekat pada tanah tersebut," tegasnya.
Menurutnya, HPL memberikan kepastian hukum bagi TNI sekaligus membuka peluang masyarakat yang telah lama menempati lahan tersebut. Sebagai solusi, di atas tanah HPL, masyarakat dapat diberikan hak guna usaha (HGU) atau hak pakai dengan persetujuan dari pemegang HPL.
"Semangatnya adalah aset negara tidak boleh hilang, tetapi negara juga tidak boleh bermusuhan dengan rakyatnya. TNI harus merangkul dan melindungi rakyat karena TNI lahir dari rakyat," katanya.
Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyambut baik solusi yang diberikan. Dia berkomitmen, di samping membenahi aset, TNI juga akan mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Ini juga kami akan benahi supaya betul-betul masyarakat yang memanfaatkan lahan. Kami akan semaksimal mungkin bagaimana nanti lahan ini berproduksi harus lebih dominan pro masyarakat di sekitar. Kami akan yakinkan itu," katanya.
(dai/dai)
