.webp)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan baru menerima petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Empat Lawang dari KPU RI. Pembahasan PSU akan dilakukan dalam rapat koordinasi (rakor) Senin (10/3/2025).
"Senin kita akan rakor di KPU Provinsi Sumsel, karena kemarin kita masih menunggu surat dinas dari KPU RI terkait PSU di Empat Lawang," ujar Anggota KPU Sumsel Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Handoko, Sabtu (8/3/2025).
Dalam Rakor nanti, pembahasan dilakukan mengenai tahapan yang akan dilakukan dan petunjuk teknis lainnya. Termasuk detail kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan PSU nanti, sumbernya dan waktu pelaksanaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Detailnya Senin saat rakor nanti," katanya.
Handoko menyebut, belum ada komunikasi lebih lanjut terkait penganggaran PSU Empat Lawang yang akan diikuti dua paslon, Joncik Muhammad-Arifa'i dan Budi Antoni Aljufri-Henny Verawati agar menggunakan dana sisa Pilgub Sumsel.
"Kalau soal anggaran langsung ke ketua saja, bukan tupoksi saya," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya yang dikonfirmasi soal alokasi dana untuk PSU menggunakan anggaran sisa Pilgub Sumsel belum merespons.
Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru menyebut jika bantuan dana PSU Empat Lawang bisa menggunakan dana sisa Pilgub Sumsel. Kebutuhan untuk PSU mencapai Rp 36 miliar.
"Anggaran PSU lebih kita proyeksikan mengambil dari dana sisa Pilgub Sumsel yang lalu, bukan dari pos anggaran yang lain," ujar Deru, Kamis (6/3/2025).
Meski berencana mengambil anggaran dari sisa pilgub yang lalu, Deru menyebut masih menginventarisir kebutuhan PSU Empat Lawang dari dana yang lain.
"Untuk kekurangan dana PSU ini sudah kita panggil juga kepala keuangan (BPKAD Sumsel) untuk menginventarisir apa-apa saja kebutuhan agar lebih jelas. Kita akan back up bersama pemerintah pusat baik dalam penyelenggaraannya maupun keuangan. Tapi jika kita mampu sendiri, maka akan kita atasi sendiri," katanya.
Kekurangan dana PSU Empat Lawang mencapai Rp 30 miliar itu juga telah disampaikan Pj Bupati Fauzan Khoiri kepada gubernur. Disebutkan jika Pemkab Empat Lawang hanya memiliki Rp 6,9 miliar, itu pun sisa dana pilkada yang lalu.
"Iya tadi pj bupati melaporkan kondisi kesiapan daerah dalam PSU yang ditenggat waktu 60 hari sejak putusan MK keluar. Berarti sudah 10 hari hingga hari ini. Kebutuhan total untuk PSU tadi disampaikan Rp 36 miliar untuk penyelenggaraan dan pengamanan, tapi ternyata daerah hanya ada Rp 6 miliaran dari sisa penyelenggaraan yang lalu" katanya.
(csb/csb)
