.webp)
Proses normalisasi sungai di Bandar Lampung terkendala dengan anggaran yang diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu, sulitnya akses menjadi faktor lain dalam pelaksanaan pengerjaannya.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Roy Panagom Pardede saat melakukan peninjauan pasca banjir di Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung.
"Sampai saat ini belum tersedia anggaran untuk normalisasi sungai karena anggaran masih terblokir oleh Kementerian Keuangan, tapi kami tetap harus bekerja. Kondisinya seperti itu. Kemudian akses alat berat sudah ke sana. Kami perlu diskusikan bersama masalah itu," katanya, Senin (24/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Roy menyatakan bahwa upaya normalisasi sungai di Bandar Lampung tetap berjalan seperti di wilayah Kedamaian.
"Untuk wilayah Kedamaian, alat berat disediakan oleh BBWS Mesuji Sekampung, sementara operasionalnya dibantu oleh Pemerintah Provinsi Lampung," ujarnya.
Dalam upaya mengatasi permasalahan banjir ini, Roy menyarankan penerapan lubang biopori sebagai sarana penyerapan air.
"Saya rasa, lubang biopori yang kemarin kami luncurkan di Kantor Kecamatan Panjang bisa diterapkan di sini. Kami melihat di sini, dulu lahannya sawah, air masih bisa terserap, tetapi setelah menjadi perumahan, masing-masing rumah bisa memasang biopori itu. Jadi, pemkot bisa melanjutkan pembuatan lubang biopori di sini," ungkapnya.
Dirinya berharap saran, ide tersebut bisa direalisasikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung mengingat kondisi drainase banyak yang tidak bisa menampung debit air.
"Mudah-mudahan dilanjutkan. Tadi sudah diskusi juga dengan Pak Budhi dari Kadis SDA, beliau menyanggupi, ke depannya mungkin bisa. Saya pikir pembuatan lubang biopori pengaturannya di tingkat kota, kalau misalnya perlu, dari kecamatan mana mungkin bisa mem-backup," ujarnya.
(csb/csb)
