Sebanyak 235 ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar aksi di depan kantor kementerian mereka pada Senin (20/1). Aksi demo dipicu pemberhentian mendadak seorang pegawai yang dilakukan secara verbal.
Dikutip detikNews dari Antara, peserta aksi memadati depan kantor Kemdiktisaintek sambil membawa spanduk dengan tulisan bernada protes terhadap institusi dan Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro. Mereka juga menyanyikan lagu-lagu nasional seperti Indonesia Raya dan Bagimu Negeri.
Salah satu spanduk bertuliskan 'Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan Istri!'. Kemudian ada juga yang bertuliskan 'Kami ASN dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Paguyuban Pegawai Dikti Suwito mengatakan pegawai yang diberhentikan mendadak itu bernama Neni Herlina. Mereka menggelar aksi dengan harapan ada kejelasan mengenai status kepegawaian Neni.
"Mungkin ada kesalahpahaman di dalam pelaksanaan tugas dan itu menjadi fitnah atau suuzon bahwa Ibu Neni menerima sesuatu, padahal dia tidak melakukannya," jelas Suwitno, Senin (20/1/2025), dikutip dari Antara.
Suwitno juga menyampaikan harapan agar aksi ini tak hanya mendapat perhatian dari pejabat kementerian, tetapi juga Presiden Prabowo Subianto.
"Kami lebih kepada menyampaikan saja, terutama adalah kepada pejabat atau kepada Bapak Presiden yang sebenarnya mengangkat dan menunjuk beliau (Satryo Soemantri Brodjonegoro) sebagai Menteri," lanjutnya.
Sementara itu, Neni sendiri mengatakan dirinya tiba-tiba dipindahkan dari Kemdiktisaintek ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Saya disuruh ke Kemendikdasmen, pokoknya begitu," tutur Neni.
Menanggapi aksi pegawai tersebut, Sekjen Kemdiktisaintek Togar M Simatupang menampik adanya pemecatan mendadak terhadap pegawai bersangkutan. Togar menyampaikan masih ada ruang untuk berdialog dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.
"Sebenarnya masih tersedia ruang dialog yang lebih baik dan ini tetap dengan tangan yang terbuka, pemikiran yang terbuka, dan pencapaian resolusi yang terbaik," ucap Togar.
Terkait masalah yang terjadi pada Neni, Togar menyatakan pemberhentian bukan opsi pertama yang diberlakukan. Dia menegaskan pihaknya masih memproses masalah Neni.
"Sedang proses, dan tentu terbuka untuk opsi lain, bukan hitam putih. Tidak baik terlalu reaktif dan tidak ada dialog," lanjutnya.
(des/des)