.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel) Sugito melantik Pj Bupati Bangka dan Wali Kota Pangkalpinang. Mereka adalah Isnaini dan M Unu Ibnudin.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-19 dan 100.2.1.3-41 tahun 2025, terkait pengangkatan Pj Bupati Bangka dan Wali Kota Pangkalpinang. Pelantikan dilaksanakan di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel.
Diketahui, Isnaini tercatat sebagai Direktur Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menjadi Pj Bupati Bangka menggantikan Pj Muhammad Haris yang telah menjabat sejak 27 September 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan, Pj Wali Kota Pangkalpinang yang baru bernama M Unu Ibnudin menggantikan Budi Utama. Dia sebelumnya menjabat Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah (BPPT) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pj Gubernur Sugito meminta kedua penjabat baru ini bekerja berdasarkan atau berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pesanannya, Pj ini bisa melanjutkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Kedua, membantu kelancaran penyelenggaraan pemilihan secara langsung Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Seperti yang kita ketahui saat ini pemilihan kepala daerah di kedua daerah ini masih akan terus berproses," tegas Pj Gubernur, Senin (13/1/2025).
Sugito berharap Pj Wali Kota dan Pj Bupati yang baru dapat mengambil langkah-langkah strategis agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kedua daerah dapat berjalan dengan baik, aman, dan kondusif. Terakhir, dia meningkatkan agar para Pj ini dapat meningkatkan perekonomian.
"Saya yakin dan percaya, bahwa saudara yang telah dilantik sudah sangat memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta mempunyai komitmen yang kuat dalam menjalankan roda pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance," tambahnya.
Setelah dilantik, Pj Bupati dan Walkot diminta segera berkoordinasi ke seluruh stakeholder. Tujuannya, guna menjamin situasi sosial politik, khususnya situasi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
(dai/dai)
