Upah Sektoral Daerah di Sumsel Diprediksi Senasib, Serikat Pekerja: Ruwet

Ilustrasi gaji naik — Foto: Ilustrasi upah (Getty Images/Pakin Jarerndee)

Palembang -

Upah minimum kabupaten/kota (UMK) di tujuh daerah telah disetujui Pj Gubernur Sumatera Selatan. Nilainya sesuai dengan pembahasan di Dewan Pengupahan masing-masing daerah dan tingkat provinsi.

"Informasi yang kami dapat baru UMK yang telah di SK-kan Pj Gubernur. UMK sudah clear," ujar Anggota Dewan Pengupahan Sumsel Perwakilan Serikat Pekerja/Buruh Cecep Wahyudin, Kamis (19/12/2024).

Meski UMK sudah dipastikan sesuai dengan penetapan di Dewan Pengupahan, nasib berbeda kemungkinan terjadi untuk upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"UMSK masih dipelajari, belum ditetapkan," katanya.

Dia memprediksi, mengacu pada upah sektoral Sumsel, ada kemungkinan jika upah sektoral di daerah bakal memiliki nasib serupa. Sebelumnya, Pj Gubernur Sumsel hanya menetapkan tiga sektoral dari sembilan sektoral yang dibahas Dewan Pengupahan Sumsel.

Nilai UMSP yang ditetapkan juga tak sesuai dengan yang diajukan karena hanya kisaran Rp 3,7 jutaan. Sedangkan di pembahasan angkanya mencapai Rp 3,8 jutaan.

"Sepertinya UMSK juga akan ruwet, bakal senasib dengan UMSP. Kenapa kami berpikir seperti itu? Karena beliau berani menetapkan UMSP lain (tak sesuai pembahasan Dewan Pengupahan Sumsel)," katanya.

Selain itu, dia menyebut Permenaker 16/2024 dinilai lemah dalam penentuan UMSK. Sehingga, kemungkinan besar upah sektoral itu bakal tak sesuai pembahasan dalam penetapannya nanti.

"Memang di Permenaker-nya lemah. Di peraturan itu, kalau untuk UMSK gubernur 'dapat' bukan 'wajib' dalam menetapkan upah sektoral di kabupaten/kota. Berbeda dengan UMP, UMSP dan UMK yang dalam peraturannya wajib," tukasnya.

Sementara Sekda Sumsel Edward Candra yang dikonfirmasi terkait UMSK tidak merespon. Senada, Kepala Disnakertrans Sumsel Deliar Marzoeki juga tak menjawab. Dia beralasan sinyal tidak bagus di tempatnya.

Berikut rincian UMSK 2025 di tujuh daerah yang telah selesai dibahas Dewan Pengupahan dan menunggu SK Pj Gubernur Sumsel:

1. Mura

Tidak mengusulkan upah sektoral

2. Palembang

Sektor industri pengolahan: Rp 4.034.134
Sektor angkutan, pergudangan, dan komunikasi: Rp 4.034.134
Sektor listrik, gas, dan air: Rp 3.994.968
Sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel: Rp 3.994 968
Sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan dan tanah dan jasa perusahaan Rp 3.994 968

3. Banyuasin

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp 3.789.328
Sektor pertambangan dan penggalian: Rp 3.789.328
Sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin: Rp 3.789.328
Sektor industri pengolahan: Rp 3.789.328

4. Musi Banyuasin

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp 3.891.698
Sektor pertambangan dan penggalian: Rp 3.891.698
Sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin: Rp 3.891.698
Sektor industri pengolahan: Rp 3.891.698
Sektor konstruksi: Rp 3.891.698

5. Muara Enim

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp 3.900.000
Sektor pertambangan dan penggalian: Rp 3.900.000
Sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin: Rp 3.900.000

6. OKU Timur

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp 3.787.193
Sektor pertambangan dan penggalian: Rp 3.787.193
Sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin: Rp 3.787.193

7. Musi Rawas Utara

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp 3.963.706
Sektor pertambangan dan penggalian: Rp 4.013.062
Sektor industri pengolahan: Rp 3.959.909
Sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin: Rp 3.990.282
Sektor konstruksi: Rp 3.975.096
Sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor: Rp 3.956.112
Sektor pengangkutan dan pergudangan: Rp 3.994.079
Sektor informasi dan komunikasi: Rp 3.952.316
Sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang lainnya: Rp 3.921.943