.webp)
Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara meminta tambahan anggaran sebesar Rp 27,8 triliun dari pagu anggaran awal 2025. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR.
Dilansir detikNews, Plt Wakil Otoritas IKN Raja Juli Antoni menyebut permintaan itu sudah pernah disampaikan sebelumnya pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II pada 2 September 2024.
"Kami melakukan tambahan penajaman usulan tambahan menjadi Rp 27,8 T dan kemudian mengajukan kembali usulan revisi tambahan tersebut kepada Menkeu dan Kepala Bappenas," ujar Raja Juli, Senin (9/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, pagu indikatif untuk IKN menurut SB Kemenkeu dan Bappenas per 5 April 2024 sebesar Rp 505.534.826.000 atau Rp 505 miliar. Setelah adanya usulan tambahan tersebut, total pagu anggaran yang diusulkan pun menjadi Rp 28,3 triliun.
Kemudian Raja Juli memaparkan detail anggaran tambahan yang dibutuhkan setiap deputi. Anggaran terbesar digunakan untuk Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana.
"Usulan yang paling besar dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp 26,7 triliun," ujarnya.
Anggaran tambahan lainnya yakni:
- Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan sebesar Rp 778,5 miliar
- Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan sebesar Rp 106,1 miliar
- Kedeputian Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 62,5 miliar
- Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital sebesar Rp 37,7 miliar
- Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp 63 miliar.
Usulan anggaran itu ditanggapi oleh anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Anggota Fraksi PKS ini mengungkapkan selama ini belum ada mitra komisinya yang mengajukan pagu anggaran di atas Rp 10 triliun.
"Untuk Otoritas IKN izin pertama kali dalam sejarah ini, pimpinan dan anggota, ada rekor mitra Komisi II yang anggarannya di atas Rp 10 triliun. Usulannya kami mendukung, tetapi perlu sangat dijaga akuntabilitasnya, sustainabilitasnya," ujar Mardani dalam rapat.
Menurut Mardani, tambahan anggaran itu dapat dipahami untuk menciptakan kota hijau yang ideal. Karena itu dia mendorong agar penggunaan anggaran tersebut harus diawasi dengan benar.
"Kita-kita harus bisa menjaga ekologi dan topografi kita sehingga betul-betul IKN yang dua kali kita revisi UU-nya dalam dua tahun itu betul-betul bisa menjadi contoh bagaimana IKN city on the hill bisa menjadi rujukan dari banyak pihak," ujarnya.
(des/des)
