.webp)
Ratusan driver ojek online (ojol) di Palembang melakukan aksi di Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). Mereka meminta promo tarif hemat yang selama ini ada dihapuskan dan ditentukan tarif baru dengan ketentuan batas atas dan bawah.
Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Sumsel Asrul Indrawan mengatakan, sebagai mitra aplikator, para driver ojol diminta mengikuti aturan yang ditentukan pengembang. Mereka dipaksa menerima orderan dengan harga tak masuk akal.
"Aksi kita hari ini meminta dihapuskan promo paket-paket hemat. Bayangkan saja jarak 4 kilometer cuma dibayar Rp 5 ribu, belum lagi potongan aplikator dan lain-lain. Kami ingin tarif yang sesuai dengan kondisi yang ada dan kami sudah sampaikan untuk kenaikan tarif batas atas dan bawah," ujarnya, Senin (2/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usai bertemu pihak Pemprov Sumsel, Asrul menyebut telah menyampaikan keluhan dari para driver. Pembahasan akan dilakukan untuk menentukan usulan tarif batas atas dan bawah.
"Usulan sudah kami sampaikan ke Pemprov Sumsel agar ada Pergub mengenai tarif batas atas dan bawah. Mereka juga kita minta untuk untuk menjadi penengah. Idealnya berapa? Nanti akan dibahas bersama," ungkapnya.
Salah satu driver ojol bernama Ansori yang dibincangi dalam aksi tersebut mengaku mengalami penurunan pendapatan dibandingkan awal-awal aplikasi ojol diluncurkan. Saat awal menjadi ojol, pemasukannya bisa mencapai Rp 500 ribuan perhari
"Saat ini, dapat Rp 150 ribu sehari sulit. Harus keluar pagi sampai malam baru bisa dapat segitu. Kalau dulu Rp 500 ribu hanya pagi sampai sore," ujarnya.
Menurutnya, berbagai promo yang diberikan pengembang kepada pengguna ojol sudah tidak masuk akal. Hal itu membuat pendapatan mereka berkurang meskipun ada uang tip dari konsumen.
Sementara Kepala Dishub Sumsel, Arinarsa mengatakan, aspirasi dari aksi yang dilakukan para driver Ojol itu akan ditampung. Pihaknya akan menyampaikan keluhan ADO kepada instansi terkait.
"Pemprov Sumsel akan meneruskan apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan yang tergabung dalam ADO ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo," imbuhnya.
(des/des)
