Selama 3 hari berturut-turut, Aliansi Pengguna Sungai Lalan mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Selatan. Mereka masih menuntut hal yang sama, yakni meminta Pemprov Sumsel gerak cepat mengatasi permasalahan Jembatan P.6 Lalan Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin (Muba).
Dalam aksi tersebut, massa juga berharap agar pihak terkait bergerak cepat dalam mengangkat puing-puing material runtuhan jembatan agar akses di bawah jembatan tak terhalang. Namun karena hingga kini belum ada pergerakan dari pemerintah, massa pun menuntut agar Gubernur Sumsel dan Pj Bupati Muba mundur dari jabatannya.
"Tuntutan kami kali ini meminta Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dan Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi mundur karena sampai sekarang tidak memerintahkan pembukaan kembali jalur Sungai Lalan yang telah lumpuh," ujar Dedi Irawan, Koordinator Aksi dalam orasinya, Rabu (28/8/2024).
Menurutnya, akses jalur sungai itu tak hanya dimanfaatkan perusahaan untuk mendistribusikan hasil produksinya, tapi juga masyarakat sangat bergantung pada akses tersebut.
Dedi menyebut masyarakat ikut terdampak karena tak bisa mengakses jalur itu selama 16 hari (ambruk 12 Agustus) sehingga distribusi hasil perkebunan, pertanian, perikanan dan lainnya terganggu.
"Ini menghantam perekonomian masyarakat secara drastis. Terblokirnya jalur ini juga membuat ratusan tongkang terjebak, ribuan warga terancam kehilangan pekerjaan. Sudah bukan lagi kelalaian, tapi kejahatan terhadap rakyat," ungkapnya.
Dia menyebut, demonstrasi 2 hari lalu tak membuahkan hasil. Sebab, akses vital masyarakat Lalan dan Muba tersebut belum ada progress pekerjaan untuk pembersihan material jembatan.
"Kita menuntut Pj Gubernur Sumsel maupun Pj Bupati Muba hari ini juga membuka akses jalur sungai yang vital bagi perekonomian daerah tersebut," jelasnya.
Menurut Dedi, rapat di Pemkab Muba hari ini (28/8) disebutnya sebuah skenario untuk menunda pembukaan jalur sungai. Sementara masyarakat dan asosiasi kapal sudah sepakat menerjunkan puluhan tenaga kerja las dan kapal untuk pembersihan material.
"Namun ada larangan dari gubernur dan bupati. Kita melihatnya ironis dan aneh, bukannya memprioritaskan normalisasi jalur tapi justru mempersulit situasi. Kami duga ini tindakan sabotase ekonomi rakyat. Jika pemerintah tidak segera bergerak, kami akan menduduki kantor ini sampai tuntutan kami dipenuhi," katanya.
Pihaknya juga meminta presiden dan kementerian terkait turun tangan mengatasi permasalahan ini. Terakhir, pihaknya akan kembali aksi jika belum ada tindaklanjut dari pemerintah terkait jembatan tersebut.
Simak Video "Video: Kebakaran Sumur Minyak di Muba Diselidiki, Sejumlah Saksi Diperiksa"
(dai/dai)