Pendiri dan CEO Telegram Pavel Durov dikabarkan ditahan oleh pihak kepolisian Prancis. Penahanannya menimbulkan banyak spekulasi di media sosial termasuk Telegram sendiri. Durov berasal dari Rusia, sehingga pihak Rusia pun mengambil tindakan.
Dikutip dari detikInet, Durov ditangkap berdasarkan surat perintah atas pelanggaran perihal Telegram. Dia ditangkap saat melakukan perjalanan dengan jet pribadi dari Azerbaijan ke Paris, Prancis. Durov ditangkap pada Sabtu (24/8) sekitar pukul 20.00 waktu setempat. Kemudian ia langsung dijadwalkan menghadiri persidangan pada Minggu ini.
Penangkapan Durov diduga berkaitan dengan kurangnya moderasi konten di Telegram dan keengganan Telegram bekerja dengan penegak hukum. Telegram sendiri telah menjadi sumber informasi penting, terutama di wilayah yang kerap terjadi penyensoran informasi, salah satunya Rusia. Namun kurangnya moderasi dinilai membuat Telegram menjadi 'lahan basah' terjadinya perdagangan narkoba, pencucian uang, dan penyebaran pornografi anak di berbagai negara dan lintas-negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria berusia 39 tahun itu merilis Telegram pada 2013. Pesaing berat WhatsApp ini telah memiliki 950 juta pengguna per 2023. Mereka berambisi untuk mencapai 1 miliar pengguna aktif tahun ini. Namun diketahui Telegram hanya memiliki 30 engineer.
Forbes memperkirakan kekayaan Durov saat ini mencapai sekitar USD 15,5 miliar atau kurang lebih Rp 238 triliun, dikutip detikInet dari TechCrunch pada Minggu (25/8). Pria asal Rusia ini diketahui meninggalkan Rusia pada 2014 setelah dia menolak tekanan pemerintah untuk mengungkap data tentang pemimpin protes Ukraina. Telegram juga sempat dilarang di Rusia pada 2018, tetapi pelarangan dicabut pada 2021.
Terkait penangkapan Durov baru-baru ini, Kedutaan Besar Rusia di Prancis mengklarifikasi situasi yang dihadapi Durov. Perwakilan partai Rakyat Baru Rusia juga mendesak pemerintah Rusia untuk mengupayakan agar Durov dibebaskan.
"Kedutaan Besar Rusia di Paris segera mulai menangani kasus ini karena merupakan tugas diplomat Rusia untuk merespons kasus-kasus yang melibatkan penahanan warga negara Rusia di luar negeri," jelas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, dikutip detikInet dari Xinhua.
(des/des)