.webp)
Perkiraan anggaran untuk perbaikan pembangunan Jembatan P.6 Lalan, Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mencapai Rp 125 miliar. Nilai itu berdasarkan survei dari Universitas Sriwijaya.
"Tim dari Unsri sudah menyampaikan hasil kajiannya. Jika jembatan itu pembangunannya dilanjutkan atau dibangun baru kisaran biayanya mencapai Rp 50 miliar-Rp 125 miliar," ujar Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi usai rapat pembahasan penanganan dampak sosial kerusakan Jembatan P.6 Sungai Lalan, Jumat (23/8/2024).
Dalam kajian yang dilakukan, masih akan dilihat dampak kerusakan dari jembatan tersebut. Ada dua alternatif yang masih ditunggu terkait pembangunannya, apakah melanjutkan bentang yang tidak ambruk atau membangun bentang baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya ada dua alternatif, melanjutkan atau bangun baru," katanya.
Dalam kejadian itu, pihaknya sepakat untuk meminta pertanggungjawaban perbaikan jembatan dilakukan oleh perusahaan penabrak, yakni pemilik tongkang dan assist tongkang.
"Dalam rapat tadi belum ada kesepakatan siapa yang bertanggung jawab penuh untuk membangun jembatan (para pelaku usaha). Saya tadi minta diselesaikan di asosiasi mereka dulu, terutama yang berkepentingan. Itu penabraknya kan pemilik tongkang dan assist-nya. Kita minta minggu depan sudah dikoordinasikan dengan Dinas PU bersama dengan Kejati Sumsel," ungkapnya.
Pemprov Sumsel tak hanya meminta pertanggungjawaban dalam pembangunam jembatan saja, tapi juga penanganan dampak sosial kemasyarakatannya. Diketahui, banyak masyarakat terganggu imbas jembatan vital di wilayah tersebut ambruk.
"Selasa atau Rabu nanti mudah-mudahan asosiasi mereka sudah ada kesepakatan. Jika tidak kita akan undang lagi mereka. Jika sudah ada kesepakatan, tinggal kapan dimulai dan siapa yang mendanainya. Maka tinggal lakukan pengangkatan jembatan yang ambruk," jelasnya.
Elen menjelaskan, ambruknya jembatan itu berdampak pada jasa angkutan barang yang memanfaatkan sungai untuk aktivitas usahanya. Sejak ambruknya jembatan itu atau pada 12 Agustus lalu, sungai itu tak bisa dilalui kapal.
"Iya sampai saat ini belum bisa dipakai untuk operasional kapal. Tentunya, ada penumpukan batu bara, CPO, kayu dan usaha lain yang memanfaatkan jalur sungai itu. Kalau permasalahan jembatan itu tak selesai, ada 2 ribuan pekerja yang tak bisa bekerja. Makanya kita minta asosiasi cepat membahas, karena banyak sekali kepentingan para pihak terhadap ambruknya jembatan itu," jelasnya.
Menurutnya, tidak terdistribusinya komoditas yang ada di Sumsel melalui jalur itu tak hanya merugikan pengusaha, tapi juga membuat pendapatan Pemda dari DBH (dana bagi hasil) dipastikan berkurang.
"Ekonomi di Sumsel masih belum terpengaruh, tapi jika sampai akhir Agustus sampai pertengahan September akan berdampak di Muba dulu. Pendapatan daerah nantinya juga bisa terganggu, karena DBH kan dari batu bara," ujarnya.
(csb/csb)
