.webp)
Gubernur Jambi Al Haris bersama seluruh pejabat di Pemprov menjalani tes urine, yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN). Tes urine dilakukan dalam bentuk kedisiplinan ASN di Jambi, agar bersih dari narkoba.
"Tes urine ini merupakan bentuk komitmen kita jika harus bersih dari narkoba. Tetapi kalau mau gaungkan bersih dari narkoba, maka itu dimulai dari pejabat dulu yang bersih," kata Al Haris, Rabu (17/7/2024).
Tes urine digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi. Tes dilakukan secara mendadak usai mengikuti upacara atau Apel Peningkatan Nasionalisme dan Kedisiplinan ASN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Al Haris mengaku ingin melihat daerahnya bebas narkoba. Sehingga itu harus dimulai dari pemimpinnya. Ia juga mengingatkan kepala daerah di Jambi untuk menunjukkan sifat yang baik. Terutama harus bebas dari narkoba.
"Jangan sampai kita kepala daerah yang menggaungkan antinarkoba, tetapi ada pejabatnya yang malah menggunakan narkoba. Jadi kita mulai dari diri sendiri dan berkomitmen menolak narkoba," ujar Al Haris.
Tidak hanya itu, Al Haris juga mengajak kepada daerah baik bupati dan wali kota di Jambi untuk segera menjalani tes urine. Bahkan tidak hanya kepala daerah, tapi pejabat dan pegawainya juga.
"Saya imbau kepada bupati dan wali kota untuk menjalani tes urine terhadap pejabat dan pegawainya," ucap Al Haris.
Al Haris juga mengatakan tes urine tidak hanya untuk pejabat eselon II dan eselon III di Pemprov Jambi. Nantinya, tes urine juga dilakukan terhadap seluruh pejabat eselon IV.
Tes urine bagi ASN di lingkup Pemprov Jambi diminta Al Haris dilaksanakan di Polda Jambi. Ia juga memastikan jika ada ASN yang terlibat kasus narkoba, maka akan ditindaklanjuti dan diberi sanksi.
"Ini yang namanya tujuan kita bersih-bersih terhadap seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jambi. Tujuannya agar kita memang berkomitmen, dan itu harus dimulai dari pejabat dulu yang bersih, harus diingat itu," tegas Al Haris.
"Ingat, saya sampaikan lagi jika ada pejabat atau ASN yang terindikasi narkoba, maka ada sanksi dan ada aturannya. Dan selanjutnya kita suruh pihak BNN dan Polda mendalaminya," tutupnya.
(sun/csb)
