.webp)
Untuk diketahui, Bappeda Sumsel sebelumnya menargetkan ground breaking Pelabuhan Tanjung Carat pada 2025. Saat ini masih proses pengurusan surat pelepasan kawasan hutan seluas 60 hektare, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Lahan yang mau kita selesaikan 60 hektare itu sedang proses di KLHK, tinggal pelepasan kawasan hutan. Kita akan minta Bu Menteri untuk dipercepat. Maunya kita Pelabuhan Tanjung Carat dapat dibangun pada tahun ini," ujar Elen, Kamis (4/7/2024).
Setelah proses itu selesai, kata Elen, tinggal penetapan model kerja sama pembangunan yang akan dilakukan. Ada beberapa pilihan.
"Kita minta segera Dirjen Perhubungan Laut untuk model kerja samanya seperti apa. Apakah akan pakai pola KPBU (Kerja Sama Badan Usaha) atau KPS (Kerja Sama Swasta) dan lain sebagainya. Dan paling tidak sebulan mereka sudah bisa tetapkan pola kerja samanya seperti apa hingga prosesnya bisa diselesaikan segera," papar Elen.
Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan tiga sektor yang jadi prioritas dari 15 PSN yang ada, salah satunya Pelabuhan Tanjung Carat.
Ia menilai pembangunan Palembang New Port sudah seharusnya dilakukan. Sebab fasilitas itu sangat penting untuk logistik domestik maupun ekspor impor dari Sumsel.
"Untuk pelabuhan kita tahu ada Pelabuhan Boom Baru yang mengandalkan sungai dalam lalu lintasnya. Pelabuhan sungai ada batasannya, mulai dari sedimentasi, jumlah kapal yang masuk terbatas dan sebagainya. Jadi kita berpikirnya seharusnya dibutuhkan pelabuhan laut yang ada di Tanjung Carat," kata Wahyu.
Mengenai percepatan itu, yang pertama didorong adalah pembebasan lahan 60 hektare dan di area pendukungnya yang juga masih terkendala. Termasuk dana ketohiman dari dampak pembangunan pelabuhan.
"Kita minta ini dulu diselesaikan pada tahun ini juga," tutupnya.
(sun/dai)
