.webp)
Proses sertifikasi lahan pembangunan kawasan Pelabuhan Tanjung Carat hingga kini belum tuntas. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan tahun ini sertifikasi lahan itu selesai dikerjakan sehingga bisa melanjutkan proses ground breaking pada tahun depan.
"Rencana induk, lokasi dan review desain teknis sudah dilakukan. Saat ini tengah proses transaksi proyek, apakah melalui skema KPBU atau investasi. Tapi, sebelum pembangunan dilakukan, Kemenhub meminta lahan harus sudah tersertifikasi," ujar Kepala Sub Bidang Infrastruktur Bappeda Sumsel, Yanuar, Jumat (28/6/2024).
Kemenhub sebagai pelaksana pembangunan Palembang New Port meminta Pemprov Sumsel menuntaskan permasalahan lahan tersebut. Ia menyebut, ada 2 titik lahan yang masih belum selesai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada 2 titik. Pertama usulan pelepasan kawasan hutan (hutan lindung) seluas 60 hektare di pelabuhan utama. Saat ini kita masih menunggu persetujuan Amdalnya, kalau sudah nanti diharapkan terbit persetujuan pelepasan kawasan hutan (dari KLHK)," ujarnya.
Pada titik kedua, area darat untuk mendukung area laut di Mozaik 6. Namun, pelepasan kawasan ini sudah dilakukan sejak 2014 silam ketika perencanaan pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api sebelum penetapan Palembanhg New Port di Tanjung Carat.
"Saat 2014 proses sertifikat itu, ternyata ada sanggahan dari masyarakat. Kementerian ATR/BPN meminta sanggahan masyarakat yang belum dikompensasi itu diselesaikan terlebih dahulu baru bisa diproses pembangunan," katanya.
Ia menyebut pemberian kompensasi kepada masyarakat tersebut bukan karena tidak bisa bayar, melainkan harus sesuai regulasi agar tak menabrak aturan.
"Kita masih melakukan pendalaman-pendalaman terkait aspek hukumnya, legalnya, kondisi di lapangan terakhir seperti apa, kronologinya dan lain-lain," ungkapnya.
Ia menargetkan, masalah sertifikasi lahan itu bisa selesai tahun ini agar ada proses berikut yang bisa dikerjakan.
"Kita harapkan akhir tahun atau semester kedua 2025 nanti sudah bisa di-ground breaking. Kemenhub sudah menyusun timeline-nya karena mereka yang membangun. Kemenhub menargetkan paling lambat ground breaking di 2025," ujarnya.
(csb/csb)
