.webp)
Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuasin Erwin Ibrahim menyebut isu air bersih sampai saat ini masih menjadi perhatian dunia. Hal itu disampaikannya saat menghadiri 10 tahun World Water Forum 2024 di Nusadua Denpasar, Bali.
"Forum air dunia ini diadakan tiga tahun sekali yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan pentingnya air dalam agenda politik, dan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pengambil keputusan, bidang air dan profesional lainnya, media dan masyarakat luas mengenai isu-isu air dunia yang menjadi perhatian kritis," katanya kepada detikSumbagsel, Kamis (23/5/2025).
Erwin mengatakan kegiatan world water forum ini dibuka langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan dihadiri oleh kepala daerah dari seluruh Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kegiatan yang diikuti para Pj Bupati dan Pj Wali Kota se-Indonesia ini berlangsung 18-25 Mei di Bali," ujarnya.
Menurut Erwin, tema yang diusung dalam kegiatan ini yakni Bersama Membangun Air Minum Untuk Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan, dalam forum tersebut sebagai contoh yang disampaikan oleh narasumber dari Colombia bahwa mereka membutuhkan evolusi 4 level di dalam membangun akses air yang memadai dimulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2021.
Begitupun juga Indonesia sampai dengan tahun 2024, kondisi BUMD PDAM 12% kondisi sakit, 22% kurang sehat, dan 66% sehat. Ini menunjukkan masih banyak PR pemerintah di dalam membangun infrastruktur air bersih perpipaan untuk masyarakat.
"Hasil diskusi pada forum ini diketahui bahwa Pemda memiliki peran untuk mendukung percepatan penyediaan air minum perpipaan sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025," ujarnya yang juga selaku Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Betuah Banyuasin ini.
Dijelaskan Erwin, dalam inpres tersebut yakni pertama berkomitmen untuk dapat menerima asset yang sudah terbangun baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun hibah. Kedua menyiapkan dokumen persiapan dan kemudian kelengkapan perizinan.
Kemudian ketiga, menyiapkan data daftar tunggu pelanggan calon penerima manfaat dan menyediakan dukungan lahan yang siap bangun.
"Keempat mengalokasikan pendanaan untuk operasional dan pemeliharaan aset yg sudah diserahkan dari pemerintah (DJKN) ke pemerintah daerah," ujarnya.
Lalu yang kelima melakukan upaya peningkatan kinerja BUMD air minum, antara lain melalui kerja sama dalam berbagai bentuk, misalnya KPBU.
Keenam, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kebermanfaatan dalam mengakses air minum melalui jaringan perpipaan, dan yang terakhir melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawasan kualitas air minum.
(dai/dai)
