.webp)
Sebanyak 16 warga mantan Jemaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharu Syariah (JAS) di Jambi melepas baiat. Lalu, mereka berikrar setia NKRI.
Langkah ini menjadi pembuktian bagi mereka untuk serius meninggalkan segala bentuk aktivitas terorisme. Pengucapan ikrar setia NKRI dilakukan di Kantor Bupati Batanghari, Jambi, Selasa (30/4/2024).
Ikrar setia NKRI dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono, Wabup Batanghari dan dari Direktorat Identifikasi Sosial Densus 88 Mabes Polri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan berpakaian hitam putih, 16 warga tersebut mengucapkan janji setia NKRI. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan penghormatan dan mencium bendera Merah Putih.
Rangkaian acara diakhiri penandatanganan surat pernyataan ikrar NKRI, sebagai simbol mereka sadar dari paham ideologi radikalisme dan akan meninggalkannya.
"Secara sadar mereka melepas baiat dan mencintai NKRI. Itu hal yang luar biasa dan tentunya sangat susah bagi mereka. Tapi mereka lakukan secara sadar melepaskan ideologinya," kata Direktur Identifikasi Sosial Densus 88 Polri, Brigjen Arif Makhfudiharto di Jambi, Selasa (30/4/2024).
Brigjen Arif mengatakan pengucapan ikrar setia NKRI melalui proses pendekatan soft power yang panjang, hingga bertahun-tahun. Pendekatan ini merupakan langkah yang dilakukan Densus 88 Polri, Ditintelkam Polda Jambi, dan dibantu Pemerintah Daerah Jambi.
"Pendekatan kita mengajak dialog secara kemanusiaan. Tentunya agama Islam itu tidak mengajarkan saling membenci," ujarnya.
Arif juga mengatakan potensi-potensi paham radikalisme harus dicegah dengan bantuan seluruh elemen pemerintah. Sehingga, sedini mungkin harus bisa dideteksi agar tidak terjangkit dalam paham tersebut.
Ia mencontohkan di Jambi pernah ada catatan kasus terorisme. Seperti pelaku pembakaran Polres Dharmasraya yang merupakan warga Jambi.
Selain itu, ada pondok pesantren di Batanghari yang terafiliasi di bawah jaringan Jemaah Ansharu Syariah (JAS). Namun, melalui pendekatan dan pencegahan kerja-kerja intelijen, mereka menyerahkan ponpesnya untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah.
"Kita harus bisa mendampingi saudara kita ini berjihad dalam kerangka Islam yang sebenarnya, jihad untuk keluarga. Kami harap ini bukan hanya seremonial belaka," tuturnya.
Ia juga menyebut kemiskinan dan pergaulan menjadi beberapa faktor terjangkitnya paham radikalisme. Bahkan, ada yang dari kecil sudah terjangkit pemahaman radikalisme tersebut.
"Mereka ini sudah berusia. Mereka tidak sadar terjangkit paham radikal. Mungkin bisa saja disebabkan kemiskinan, pergaulan, dan bisa sejak mereka bersekolah," tambahnya.
Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono mengatakan ikrar setia NKRI ini sebagai langkah menjaga persatuan, di tengah kondisi global yang sedang tidak baik-baik saja. Seperti konflik di timur tengah dan perang Rusia-Ukraina.
Di Jambi, saat ini atas kinerja intelijen Densus 88, Intelkam Polda Jambi dan BIN, telah terbentuk Forum Komunikasi Persaudaraan Nusantara. Di sana para eks napiter dikumpulkan menjadi tempat diskusi untuk sama-sama mencari solusi permasalahan.
"Forum Komunikasi Persaudaraan Nusantara ini suatu model bagaimana saudara-saudara kami eks napiter dipersatukan dalam persaudaraan nusantara. Karena saya lihat eks napiter ini mau ikut membangun juga di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial," kata Irjen Rusdi.
Mantan Karo Penmas Divisi Humas Polri itu menyebutkan eks napiter yang dibina telah aktif dalam kegiatan masyarakat, dan punya keinginan serius dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dan pendidikan.
"Kami semua akan mendampingi ketika mereka ingin bergerak di bidang ekonomi. Kami tidak akan tinggal diam. Mari kita bicarakan bagaimana yang diinginkan untuk ikut serta membangun ekonomi itu sama-sama kita wujudkan," pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, 6 eks napiter di Jambi yang pernah mengucap janji setia NKRI turut hadir menyaksikan pengucapan sumpah 16 warga mantan JAD dan JAS.
(sun/mud)
