.webp)
Sidang sengketa Pilpres 2024 berlanjut, kali ini mneghadirkan 4 menteri sebagai saksi. Yakni Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteru Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Dalam sidang tersebut, majelis hakim mempertanyakan tentang pembagian bansos selama masa kampanye.
Dilansir detikNews, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Mensos Risma menjelaskan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan sosial (bansos) selama masa kampanye Pemilu 2024. Hal ini berangkat dari kecurigaan pemohon sengketa Pilpres, Ganjar-Mahfud, yang mempertanyakan langkah Jokowi membagikan bansos di berbagai daerah, bahkan di depan Istana Negara.
"Bu Menteri Sosial, Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan Istana, Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon 2. Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah, kebetulan itu di waktu kampanye, sehingga menimbulkan syak wasangka dan saling curiga saling fitnah di antara kita anak bangsa. Itu menggunakan bansos apa? Gimana? Dari mana itu?" ungkap Arief dalam sidang sengketa, Jumat (5/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, dia juga menyoroti hilangnya anggaran BLT El Nino dari Kemensos. Hal ini membuat anggaran Kemensos turun dari Rp 87,27 triliun di tahun sebelumnya menjadi Rp 79,21 triliun di tahun ini.
Senada, Hakim MK Saldi Isra mempertanyakan kepada keempat menteri tentang kunjungan Jokowi ke berbagai daerah untuk membagikan bansos. Saldi juga menunjukkan peta daerah-daerah yang dikunjungi Jokowi.
"Ini Bu Menteri, Pak Menteri, Pak Menko, ini ada satu tabel yang mencantumkan list perjalanan Presiden karena 2 permohonan ini lebih banyak ke Presiden, karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungan dibandingkan ke tempat lain?" tanya Saldi.
Saldi menanyakan asal alokasi dana yang digunakan Presiden untuk bagi-bagi bansos.
"Masih berkaitan dengan peta ini kira-kira ini alokasi dana yang dibawa kunjungan Presiden itu yang mana saja, Pak Menko dan Ibu Menteri, itu satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon," lanjutnya.
Lebih jauh, Hakim MK Daniel Yusmic Foekh bertanya apakah Presiden boleh terlibat dalam pembagian bansos. Dia menyoroti Muhadjir Effendy dan Airlangga Hartarto yang juga aktif dalam pembagian bansos. Sementara Risma justru tidak terlalu berperan.
"Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi perlinsos entah yang mana saya tidak terlalu ingat, yang kedua Pak Menko perekonomian itu juga beberapa kali ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Sedangkan Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih," kata Daniel.
"Pertanyaan saya adalah dalam teknis pembagian bansos ataupun perlinsos apakah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, selain Ibu Mensos, dan juga Pak Presiden itu boleh terlibat? Karena fakta-fakta persidangan ini saya kira perlu juga ada informasi bagi persidangan karena dari pemohon baik 01 atau 02 ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran bansos yang disampaikan oleh Presiden," sambungnya.
Penjelasan Para Menteri di halaman berikutnya.
Penjelasan Para Menteri
Terkait hilangnya anggaran BLT El Nino, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bantuan itu merupakan anggaran tambahan yang telah disetujui DPR pada pertengahan 2023. Kemudian pada 2024, pemerintah menganggarkan bantuan pangan. Sedangkan BLT El Nino belum dieksekusi hingga kini dan namanya berubah menjadi mitigasi risiko pangan.
"Akan ditambahkan anggarannya, namun tadi Bu Mensos mengatakan belum memulai. Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut. Jadi belum ada pelaksanaannya," jelas Sri Mulyani seperti dilansir detikFinance, Jumat (5/4/2024).
Mensos Risma juga mengatakan berkurangnya anggaran Kemensos memang karena BLT El Nino dikeluarkan dari bantuan 2024.
"Anggaran kami turun dari Rp 87,275 triliun turun menjadi Rp 79,214 triliun. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan 2024," tutur Risma.
Kemudian Menko Perkonomian Airlangga Hartarto menjelaskan terkait BLT El Nino, bahwa dampak El Nino juga terjadi di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia. Sehingga berbagai negara, termasuk Indonesia, memberikan bansos El Nino kepada warganya.
"Antara lain Singapura memberikan 800 dolar per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebesar Rp 13 triliun, dan ini juga dilakukan di bulan September, India memberikan bantuan, baik itu sereal maupun minyak bagi 800 juta orang dengan anggaran sebesar Rp 2.200 triliun, dan ini juga dilakukan antara bulan September sampai dengan November tahun lalu," paparnya.
Menurut Airlangga, bantuan sosial di Indonesia seperti bantuan pangan lebih rendah daripada negara lain. Bantuan pangan diberikan kepada 22 juta penduduk atau 7,9 persen penduduk. Sementara di Malaysia sebesar 25,6 persen, di India 55,6 persen, dan di Amerika 12,1 persen.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendi menjelaskan soal program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial (perlinsos) yang dilakukan di bawah koordinasi kementeriannya. Dia mengatakan Kemenko PMK juga ikut dalam mengendalikan dan mengelola kebijakan terkait pembangunan manusia.
"Tugas Kemenko PMK tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan onisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden, serta pengawalan terhadap prioritas nasional dan melaksanakan keputusan kebijakan Presiden dalam sidang kabinet," jelasnya.
Mengenai kunjungan Jokowi, Muhadjir berpendapat hal tersebut merupakan gaya kepemimpinannya. Menurutnya, Jokowi ikut memberikan bantuan karena ingin memastikan bantuan tersebut sampai kepada penerima dengan baik.
"Mengenai Bapak Presiden, jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau ketika membagi KB, Pak Presiden selalu membagi KIB ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang ter-deliver di lapangan," jelasnya.
