.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mengambil langkah untuk membuka kembali jalur darat bagi penggunaan angkutan batu bara. Langkah ini membuat pro-kontra karena sebelumnya jalur darat itu ditutup.
Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik, Bahren Nurdin mengatakan bahwa langkah Pemprov Jambi dinilai labil lantaran buka tutupnya jalur darat angkutan batu bara saat ini. Mestinya pemprov harus lebih condong mementingkan kepentingan masyarakat banyak ketimbang sebagian pengusaha batu bara.
"Jadi di sini saya harus menegaskan bahwasanya pemprov mestinya lebih mementingkan orang banyak, jadi mana yang lebih banyak pengusaha atau masyarakat banyak yang menggunakan jalur darat itu? Maka, mestinya pemprov harus mengkaji lagi, kepentingan orang banyak tentu harus diutamakan itu point pentingnya. Harus diutamakan kepentingan orang banyak," katanya, Selasa (20/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahren mengatakan, langkah dan kebijakan Pemprov Jambi sebelumnya menutup jalur darat atau jalan nasional bagi angkutan batu bara sangat tepat. Apalagi, kebijakan itu menjadikan respons masyarakat baik sehingga diapresiasi, bahkan langkah menutup jalan nasional bagi angkutan batu bara juga dinilai pemerintah telah pro kepada masyarakatnya ketimbang pengusaha batu bara.
"Mana yang lebih banyak, masyarakat pengguna jalan atau ketimbang angkutan batu bara itu? Tentu masyarakat pengguna jalan yang banyak bukan, meskipun ada skema-skema yang dilakukan apakah bisa memastikan bahwa pengusaha atau pengendara batu bara itu tidak bandel dan kemudian hari bikin macet lagi?," ungkap Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Jambi ini.
Menurutnya, kebijakan pemprov denganmembuka kembali jalan angkuta batu bara menjadi momok menakutkan kembali bagi masyarakat Jambi.
Jika aktivitas darat itu dibuka dengan skema pembatasan jumlah angkutan dan jalur yang boleh digunakan, lanjutnya, akan membuat para pengusaha yang membandel serta sopir angkutan yang tak taat aturan bikin kegaduhan kembali.
"Maka tepatnya saat ini, tutup saja aktivitas jalur darat atau jalan nasional bagi angkutan batu bara kecuali punya jalur khususnya," tegasnya.
Kata Bahren, jika dibukanya jalan umum karena persoalan kebutuhan stok listrik PLN terganggu, Pemprov Jambi harus membuka diri menyampaikan secara nyata berapa kebutuhan listrik dari batu bara Jambi ke PLN.
"Kalau memang alasannya dibuka karena untuk kebutuhan batu bara bagi PLN, ya saya rasa pemprov harus transparan saja, berapa sebenarnya batu bara Jambi ini untuk kebutuhan stok PLN jadi hitungan-hitungannya jelas bagi masyarakat, agar kenapa? Agar masyarakat bisa memahaminya karena kita tahu PLN untuk kepentingan rakyat lalu batu bara juga buat kepentingan rakyat juga, tetapi harus terbuka saja jika memang mendesak tentunya itu pasti buat kepentingan orang banyak. Tetapi harus transparan," jelasnya.
Bahren menilai sejauh ini masyarakat sudah mengapresiasi kebijakan Pemprov Jambi menutup jalan darat batu bara itu. Dia berharap apresiasi masyarakat itu jangan ditarik kembali. Apalagi teman-teman pengusaha batu bara di Jambi selama jalur darat ditutup hampir 2 bulan, sudah mulai menerima gunakan jalur sungai.
"Selama 2 bulan itu kan pengusaha sudah mulai tertib gunakan jalur sungai sebagai solusi mereka berinvestasi. Di sini saya hanya berharap pemprov tidak perlu khawatir akan desakan dari segelintir orang baik dari pengusaha ataupun siapapun itu, tetaplah berpihak buat masyarakat banyak," harapnya.
Bahren mengingatkan agar Pemprov Jambi tidak membuat kebijakan yang berubah-ubah. Dia pun ingin pemprov membuat kebijakan sesuai kajian yang kuat dan tentu punya jangka panjang bukan kajian sehari-dua hari agar masyarakat tidak bingung.
"Hitung betullah, agar tidak terkesan kebijakan pemprov ini seperti tarik ulur, apalagi pemprov Jambi kan di dalamnya punya banyak ahli banyak OPD. Jangan ahli atau OPD dalam pemprov itu diam saja sehingga pemimpin tidak berfikir sendiri," jelasnya.
"Kita juga pertanyakan ke pemprov Jambi, bagaimana mereka bisa mekanisme memantau angkutan batu bara itu, jika ternyata awal dibuka seribu kendaraan tiba-tiba nanti bisa bertambah menjadi lebih. Kalau memang kurang dari seribu bisa saja tidak akan macet, tetapi jika lebih bagaimana?. Totalnya saja angkutan batu bara ini sudah diangka 3.000 lebih dari komunitas batu bara belum ditambah pula dari perusahaan," sambungnya
Jika jalan itu dibuka, persoalan bukan hanya angkutan batu bara bernopol BH Jambi banyak angkutan bernopol luar yang digunakan baik nopol BG Sumsel dan BA nopol Sumbar. Itu jelas membuat kerugian bagi provinsi Jambi pastinya, dari segi pajak pendapatan jalan.
"Hari ini persoalan jalan batu bara dari darat itu diprotes karena bikin kemacetan kan. Kalau tidak macet jalan karena batu bara tidak akan masyarakat ribut, silahkan jalan karena ini soal kepentingan investasi nasional juga, tetapi pastikan betul jumlah angkutan lihat nopol nya, terus kendaraan digunakan layak atau tidak. Itu saja, jangan sampai macet lagi, yang diminta rakyat itu tidak bikin macet ini persoalannya," ungkapnya.
(csb/csb)
