.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kritik atas pemerintahannya dari sivitas akademika di berbagai universitas di Indonesia. Menurutnya hal itu harus dihargai sebagai bentuk dari demokrasi.
"Ya itu hak demokrasi, harus kita hargai ya," kata Jokowi singkat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (3/2/2024) dilansir detikNews.
Di tempat berbeda, Gibran Rakabuming Raka juga menanggapi singkat deretan kritik sivitas akademika itu. Awalnya dia enggan menjawab karena kritik itu ditujukan untuk pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tanyakan yang bersangkutan aja dong," katanya di Tangerang, Banten.
Namun dia menyatakan siap menerima evaluasi dan masukan apa pun untuk dirinya dari banyak pihak.
"Kalau saya sih, masukan-masukan, evaluasi dari semua pihak kami terima ya. Masukannya terima kasih," lanjutnya.
Diketahui sivitas akademika dari sejumlah kampus mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi karena dianggap telah keluar dari jalur. Yakni dari UGM dan UII.
Sivitas akademika UGM lebih dulu membuat petisi pada Rabu (31/1) yang disebut Petisi Bulaksumur. Kemudian pada Kamis (1/2), sivitas akademika UII juga menyuarakan kritik atas pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka menilai pemerintah telah menyalahgunakan jabatan dan wewenang jelang Pemilu 2024.
Sementara itu pada Jumat (2/2), Dewan Guru Besar UI menyampaikan deklarasi kebangsaan yang mengajak seluruh kampus di Indonesia mengawal ketat Pemilu 2024. Ada 4 poin yang disampaikan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, berlangsung secara jujur dan adil.
"Ketiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI, dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing," ujar Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo.
(des/des)
