.webp)
Puluhan massa aksi dari Aliansi Aktivis Kritis Indonesia (A2KI) menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). Mereka datang menyampaikan permasalahan yang ada di bank pembangunan daerah (BPD) milik Pemprov Sumsel terkait pemakaian dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang terindikasi dipakai untuk kepentingan politik.
"Kami meminta gubernur melakukan evaluasi menyeluruh jajaran pimpinan BPD. Dugaan penggunaan jabatan untuk kepentingan kelompok saja, menimbulkan keprihatinan dan perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang sesuai dengan hukum," ujar salah satu koordinator aksi Maulana, Rabu (31/1/2024).
Dalam tuntutannya, mereka mendesak Dirut BPD mundur dari jabatannya. Ia dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan menjaga integritas lembaga dengan baik. Bahkan disebutnya kepercayaan masyarakat terhadap BPD harus dipulihkan melalui kepemimpinan yang efektif dan berkualitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami meminta Pj Gubernur Sumsel segera mengambil tindakan tegas mencopot dan mengganti Dirut BPD beserta kepengurusannya. Apalagi, saat dipanggil Bareskrim Polri dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen Dirut BPD tidak hadir," katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Setda Sumsel Hengky Putrawan mengatakan, akan menerima laporan dan aduan yang disampaikan massa aksi. Semua laporan akan dikaji terlebih dahulu.
"Termasuk soal CSR tahun lalu, akan kita kaji dulu yang mana yang diduga ada kepentingannya. Tapi, semuanya sudah diperiksa oleh BPK," ujarnya.
Terkait mangkirnya pemanggilan oleh Bareskrim Polri, pihaknya juga belum mengetahui. Hal itu, juga akan ditanyakan kepada yang bersangkutan.
"Akan kita tanyakan kepada yang bersangkutan, apakah ada acara atau kepentingan lain sehingga tidak hadir. Tapi kita tidak tahu juga," ujarnya.
(csb/csb)
