.webp)
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa ada intervensi aparat di Sulawesi kepada kepala desa untuk memilih paslon nomor 2. Terkait dengan itu, dia meminta TNI-Polri harus netral.
Hal tersebut dikatakan dia dalam Kampanye Akbar paslon Ganjar-Mahfud di Lapangan Brebes, Kelurahan Kampung Sawah Brebes, Bandar Lampung, Minggu (28/1/2024).
"Kemarin saya di Sulawesi mendapatkan temuan adanya aparat yang mengintervensi kepala desa untuk membantu memenangkan paslon nomor urut 2. Hal itu sudah jelas melanggar aturan, bahkan ada ancaman 'jika masih ingin tidur dengan istri pilih nomor 2'," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Hasto, hal tersebut tidak semestinya dilaksanakan aparat karena bertentangan dengan undang-undang.
"Menurut konstitusi dan undang-undang harusnya netral. Ini kan pemilunya rakyat, jadi rakyat yang berdaulat dalam menentukan pemimpinnya. Sehingga pemilu ini harusnya bebas dari intimidasi karena kami menemukan praktik-praktik intimidasi di lapangan yang dilakukan oleh aparat," ungkapnya.
Meski begitu, dia meyakini kondisi TNI-Polri saat ini netral dan yang terjadi di Sulawesi hanya dilakukan oleh oknum.
"Namun kami percaya, TNI-Polri hari ini memiliki sejarah yang luar biasa bagi keutuhan NKRI, bagi kemajuan bangsa. Untuk itu jangan disalahgunakan nama yang baik tersebut oleh oknum-oknum yang melakukan intimidasi terhadap kepala desa, ketua RT dan kelompok-kelompok pro demokrasi, biarkan rakyat mencari pemimpin yang terbaik dan itu adalah Ganjar-Mahfud," ujarnya.
Dia juga meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja sesuai azas dan merespons secara aktif temuan-temuan pelanggaran di masing-masing wilayahnya.
"Bawaslu harus jadi wasit yang baik, Bawaslu terhadap temuan-temuan pelanggaran bersikap pro aktif. Sehingga pemilu ini benar-benar sesuai dengan azas nya, jujur, langsung umum, bebas rahasia dan adil," katanya.
(csb/csb)
