.webp)
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menyebut sejumlah menteri dari kalangan teknokrat siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo. Kabar ini menyusul pernyataan Faisal yang mengajak sejumlah menteri untuk mengundurkan diri.
Dikutip dari detikFinance, Faisal mengungkapkan alasannya mengajak para menteri teknokrat mundur adalah karena keberpihakan Presiden Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 dalam Pilpres 2024.
Menurut Faisal, menteri yang paling siap mundur adalah yang memang dari kalangan teknokrat. Dua di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ngobrol-ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai dan macam-macam. Nah muncul katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga, dalam kaitannya dengan Gibran ini ya karena ini sudah beyond akal sehat begitu," ungkap Faisal dalam program Closing Bell CNBC Indonesia dikutip detikFinance, Kamis (18/1/2024).
Dia menyebut bahwa setidaknya ada 15 menteri di kabinet, baik dari kalangan teknokrat maupun dari partai oposisi yang kemungkinan akan mundur dari kabinet. Khususnya untuk para menteri teknokrat, Faisal menyebut pengunduran diri merupakan hal logis karena kalangan teknokrat memiliki nilai etik dan moral dan dijunjung.
"Teknokrat itu memiliki standar etika tidak tertulis. Jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan, dia bilang 'Sorry nggak mau, tidak bisa, kalau bapak mau terus atau ibu mau terus silakan, saya mundur'. Itu biasa di mana-mana," jelasnya.
Faisal menambahkan, para menteri teknokrat itu mulai terganggu karena banyaknya intervensi pada tugas dan fungsi mereka, khususnya dalam penggunaan anggaran negara yang ditujukan untuk kepentingan politik tertentu.
"Jadi Pak Jokowi ini ingin keliling Indonesia 2024 lebih intens, bagikan apalah gitu ya. 'Wah itu anggarannya belum ada di APBN', 'Tapi uangnya ada?' 'Diusahakan Pak,' 'Laksanakan'. Itu kan kalau dilakukan crime, karena setiap sen dari APBN itu harus persetujuan," lanjut Faisal.
Kondisi itu, menurutnya, menimbulkan keresahan di kalangan menteri. Dia pun yakin bahwa para menteri akan mundur pada waktunya. Menurut dia pun, para menteri memang harus mundur dalam situasi tersebut demi kepentingan negara.
"Ada ongkos (kerugian) yang harus kita bayar, tapi manageable karena menciptakan kepastian. Kalau rezim Pak Jokowi ini berlanjut, kan dari berbagai analisis akademisi, Pak Jokowi bisa dikatakan gagal menjaga konstitusi, gagal memperkuat otonomi daerah, gagal menurunkan korupsi. Ada keberhasilannya harus diakui. Kegagalan yang diwariskan akan menimbulkan bencana yang lebih besar," tandasnya.
(des/des)
