.webp)
Tim Geographic Information System Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mencatat seluas 2,5 juta hektare tutupan hutan alam di Provinsi Jambi hilang sepanjang 50 tahun lamanya. Saat ini, sebesar 73% hutan alam di Jambi sudah beralih fungsi sehingga dapat menyebabkan banjir.
"Di tahun 1973 luas hutan di Provinsi Jambi ini tercatat lebih kurang mencapai 3,4 juta hektare. Namun pada 2023, hutan di Provinsi Jambi tinggal 922.891 hektare atau hilang seluas 2,5 juta atau 73 persen," kata Direktur KKI Warsi Adi Junedi, Sabtu (13/1/2024).
Jumlah ini terdata berdasarkan analisis melalui pengamatan dari google earth, citra spot 6, SAS Planet oleh KKI Warsi. Dari tutupan hutan di Jambi hilang itu tentunya menyebabkan sebagian wilayah Jambi mudah sekali diterpa bencana baik banjir, longsor maupun sebagainya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berkurangnya luas hutan menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi banjir di sejumlah daerah di Provinsi Jambi ini," ujarnya.
Tutupan hutan yang menipis, pengerukan sumber daya alam yang tidak taat aturan ini juga menyebabkan perubahan iklim yang datang seperti hujan kemudian menjadi terjal lantaran banjir dan longsor pastinya terus menghantui di sejumlah wilayah Jambi.
"Jadi ada beberapa penyebab berkurangnya luas hutan di Provinsi Jambi, mulai dari alih fungsi lahan perkebunan kelapa sawit, lalu tambang emas ilegal, serta salah satu faktor utamanya tentunya pula yakni illegal logging," ujarnya.
Sementara, dari analisis yang dilakukan, terlihat areal terbuka terpantau seluas 160.105 hektare di berbagai fungsi kawasan. Terbesar berada di APL dengan luas 51.904 hektare, disusul di areal restorasi seluas 41.116 hektare HTI seluas 16.255 hektare. Pembukaan hutan juga terpantau di kawasan Taman Nasional seluas 13.097 hektare dan Hutan Lindung seluas 1.725 hektare.
Lalu, kawasan hutan yang masih tersisa sebagian diberikan izin konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau yang dulu disebut dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang memegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Alam (IUPHHA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri (IUPHHTI).
"Pembukaan hutan dan lahan juga terpantau di daerah sempadan sungai. Hampir semua wilayah anak-anak sungai di Provinsi Jambi juga mengalami persoalan akibat aktivitas penambangan emas dengan menggunakan alat berat," kata Senior Advisor KKI Warsi, Rudi Syaf.
Dari analisis citra Satelit Sentinel 2 yang dilakukan KKI Warsi ditumpang tindihkan dengan peta perizinan pada tahun 2023 tercatat 48.140 hektare lahan terbuka yang diindikasikan sebagai kawasan tambang emas. Dari angka itu, hanya 1.884 hektare yang berada dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) sisanya 46.256 hektare berada di luar WPR alias illegal.
"Keberadaan tambang di anak-anak sungai menyebabkan terjadinya sedimentasi atau aliran sungai menjadi dangkal. Ketika intensitas hujan tinggi, sungai tidak menampung," jelasnya.
Sejauh ini berdasarkan data laporan harian Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) banjir ini terjadi di Kerinci-Kota Sungai Penuh, Bungo, Tebo dan Batang Hari Jambi. Sedangkan data BPBD Jambi terbaru banjir hari ini juga kembali merendam daerah Muaro Jambi, Merangin dan Sarolangun.
Tentunya ada 9 daerah Jambi yang kini sudah terendam banjir. Bukan hanya banjir, tanah bencana longsor juga terjadi di beberapa daerah baik Kerinci, Sungai Penuh, Bungo, Tebo, Merangin dan Sarolangun Jambi.
Tentunya dari total banjir itu, tercatat ada ratusan ribu jiwa sudah terdampak dalam bencana banjir besar itu.
(csb/csb)
