TPN Sebut Bonus Demografi Bakal Jadi Malapetaka Jika Persiapan Tidak Baik

Sumatera Selatan

TPN Sebut Bonus Demografi Bakal Jadi Malapetaka Jika Persiapan Tidak Baik

Reiza Pahlevi - detikSumbagsel
Sabtu, 06 Jan 2024 16:01 WIB
Ketua TPN, Arsjad Rasjid saat diskusi dengan anak muda dan UMKM.
Foto: Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid saat diskusi dengan anak muda dan UMKM di Palembang. (Reiza Pahlevi)
Palembang -

Indonesia akan meraih bonus demografi pada tahun 2045 mendatang. Saat ini, persiapan meraihnya tengah dipersiapkan oleh pemerintah. Namun, jika persiapan yang tidak baik dan matang justru bisa menjadi malapetaka.

"Bonus demografi bisa jadi malapateka bilamana kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk mencapainya. Kalau skill tidak punya, lapangan pekerjaan tidak tersedia maka ini yang bisa jadi malapetaka," ujar Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid kepada anak muda dan UMKM di Warehouse Coffe, Jumat (5/1/2024).

Menurutnya, banyak hal yang harus dilakukan untuk menyiapkannya. Waktunya pun mepet, hanya 11-12 tahun ini. Salah satunya melalui upaya sat set, gerak cepat program milik Ganjar-Mahfud di Pilpres nanti.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Waktunya sangat mepet, jadi harus sat set melaksanakan semuanya supaya kita bisa dapat bonus demografi melalui penyiapan skill dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Jika tidak, tidak ada honus demografi. Ini yang saya katakan bisa jadi malapetaka," katanya.

Menurutnya, penciptaan lapangan pekerjaan yang dilakukan Ganjar di Jawa Tengah berhasil. Ketika menjabat Gubernur Jateng, Ganjar disebut mampu menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan. Hal itu, akan ditularkan ke tingkat nasional, termasuk pula dengan upaya peningkatan skill.

ADVERTISEMENT

"Penciptaan pekerjaan dan skill harus cocok, jika tidak, walaupun ada pekerjaan tapi skill-nya tidak cocok bisa jadi malapetaka juga," ujarnya.

Untuk itu, ia meminta generasi muda bisa menentukan pilihan yang tepat ketika Pilpres nanti. Bukan itu saja, dia juga meminta generasi muda untuk tidak percaya terhadap survei-survei.

Menurutnya, survei bukan tolak ukur utama menentukan pemimpin bangsa. Harus juga melihat track record, prestasi kerja dan solusi yang diberikan untuk membangun bangsa serta lainnya.

"Dalam survei generasi muda disebut cuek terhadap politik. Saya tidak meyakini itu, saya yakin anak-anak muda care dengan politik. Terkadang, apa yang ada disurvei dengan realitas berbeda, makanya saya ajak teman-teman muda diskusi dan ngobrol bareng," ungkapnya.

Di tempat itu, dia juga menjelaskan soal UMKM sebagai pondasi ekonomi negara. Ganjar-Mahfud ketika terpilih akan memperkuat UMKM. Disebutnya, Indonesia saat ini masih tertinggal jauh soal jumlah pengusaha yang hanya kisaram 3-4%. Negara berkembang, jumlahnya telah mencapai 15%.

"Dengan memperkuat dan membuat UMKM naik kelas, akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar. Dan ini sudah menjadi program Ganjar-Mahfud, bahkan bukan hanya janji, tapi sudah dilakukannya di Jateng," ungkapnya.

Upaya menaikkan kelas UMKM ini, salah satunya melalui peminjaman modal usaha dengan bunga ringan. Bahkan, ringannya bunga KUR (kredit usaha rakyat) disebutnya atas inisiasi Ganjar ketika meminta Bank Jateng menurunkan dari 12% menjadi 7%. Hingga akhirnya secara nasional ditiru dan membuat bunga pinjaman menjadi kisara 2-3%

"Dan akhirnya pinjaman itu tidak membebani pelaku usaha dan membuat mereka bisa berkembang. UMKK ini akan dijadikan sebagai tulang punggung. Apa yang sudah dilakukan di Jateng inilah yang akan dibawa ke tingkat nasional, termasuk di Sumsel juga," katanya.




(csb/csb)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads