.webp)
Kelulusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, diduga ada kecurangan. Terkait itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel) akan memanggil pihak yang terlibat untuk dimintai keterangan.
Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengaku sudah mendapatkan informasi terkait adanya dugaan pelanggaran kelulusan anggota KPPS di Kelurahan Kalidoni tersebut.
"Iya, kita sudah dapat informasinya, makanya kita akan melakukan pemanggilan untuk klarifikasi hal tersebut. Iya, semua pihak yang terlibat (akan dipanggil) dalam waktu dekat," katanya, Rabu (3/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui pada Selasa (2/1/2023), 27 Ketua RT di Kalidoni mengadukan sejumlah nama yang lulus KPPS bukan berasal dari wilayah mereka di Kantor Kelurahan Kalidoni. Ketidakpuasan hasil kelulusan itu disebutnya berasal dari masyarakat.
Meski ada beberapa warga setempat yang lulus, namun dari 7 KPPS per TPS itu ada nama warga lain yang bukan berasal dari wilayah itu. Padahal, seharusnya KPPS yang lulus berdomisili di wilayah TPS.
"Berdasarkan ketentuan, seharusnya petugas KPPS wajib berdomisili di lokasi TPS. Hal ini sudah kita tanyakan ke KPU, tapi belum ada jawaban," jelasnya.
Kurniawan berharap, dalam pelaksanaan pemilu pada Februari nanti bisa berlangsung kondusif. Untuk itu, jangan sampai ada kecurangan yang terjadi pada penyelenggara.
"Kita berharap kejadian seperti ini tidak terjadi di tempat lain atau terulang dan bagi KPPS terpilih untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin," katanya.
Ketua Forum RT yang mewakili dari 27 RT di Kalidoni M Akhirin mengatakan bahwa beberapa nama KPPS yang lulus untuk tugas di TPS ada yang dikenali dan ada yang tidak. Hal itulah yang menjadi protes warga.
"Di mana dari tujuh orang yang direkrut misalnya, dua bahkan tiga di antaranya orang yang sama sekali tidak kita kenal. Kalaupun RT dekat dengan kita pasti kita kenal. Jadi ini yang menjadi pertanyaan warga," ujarnya.
Ketua PPS Kalidoni Fauzi mengatakan, kemungkinan ada kekeliruan dalam proses rekrutmen. Fauzi meminta RT setempat untuk menginformasikan nama-nama warga yang lolos administrasi dan wawancara.
"Akan kita perbaiki dan akan kita koordinasikan nanti dengan pihak terkait," ujarnya.
Sementara itu, Ketua PPK Kalidoni Yossi menambahkan, pihaknya akan menengahi permasalahan ini agar proses demokrasi tidak ada hambatan. Pihaknya akan mencari jalan tengah twrkaot persoalan itu.
(csb/csb)
