.webp)
Ratusan warga di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi yang merupakan guru honorer menggelar aksi tanda tangan petisi dalam menuntut keadilan dalam penerimaan PPPK 2023. Petisi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka setelah diduga penerimaan PPPK banyak kecurangan.
Koordinator aksi, Edios Hendra mengatakan bahwa aksi tanda tangan petisi itu sebagai langkah awal dalam melanjutkan kembali aksi besar-besaran baik itu di Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh Jambi. Aksi tanda tangan petisi itu juga upaya penolakan dari hasil seleksi PPPK tahun ini.
"Jadi aksi tanda tangan petisi itu sebagai langkah penolakan saja dalam hasil PPPK yang sudah ada tahun 2023 ini. Bagi kami hasil PPPK ini ada indikasi kecurangan-kecurangan yang sudah kami dapatkan dan tentu itu akan kita laporkan," katanya kepada detikSumbagsel, Selasa (26/12/2023).
Edios Hendra yang juga selaku guru honorer di Kabupaten Kerinci Jambi itu juga mengaku bahwa peserta yang gagal dalam PPPK merasa terzalimi. Apalagi banyak peserta yang dinyatakan lulus PPPK ini nilainya lebih rendah dibanding peserta yang dinyatakan tidak lulus.
Bahkan Edios Hendra juga menyebut, adanya curahan hati peserta guru honorer guru Epi Sartika yang mengaku tidak lulus PPPK karena dicurangi itu adalah hal yang benar. Bukan hanya guru Epi, tetapi ada ratusan guru Epi lainnya baik di Kerinci ataupun Sungai Penuh yang alami hal serupa.
"Jadi apa yang ada di Kota Sungai Penuh itu pastinya juga dirasakan juga dengan peserta honorer lainnya baik dari Kerinci yang merasa tidak lulus karena ada dugaan permainan," ujarnya.
Permainan yang disebut Edios itu adalah adanya SKTT yakni Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan. Menurutnya, SKTT itu merupakan nilai tambahan yang sebenarnya tak diketahui oleh mereka.
"Apalagi SKTT itu juga tidak disampaikan sebelumnya ke kita, jadi kita tidak mengetahui itu. Harusnya kalau memang SKTT itu ada kenapa sebelumnya tidak disampaikan kenapa tidak diumumkan secara tertulis kenapa tiba-tiba ada kan kita merasa ini bentuk indikasinya," ungkapnya.
Edios mengatakan bahwa nanti akan menggelar aksi lebih besar lagi supaya perjuangan para peserta honorer tidak lulus PPPK bisa mendapatkan keadilan dan tentunya transparansi dalam seleksi PPPK.
"Jadi adapun kejanggalan dalam hasil tes PPPK di antaranya panitia tidak mengumumkan hasil pengumuman yang transparan. Ditemukan peserta yang dinyatakan lulus PPPK nilai lebih rendah dibanding peserta yang dinyatakan lulus," ujarnya.
Lalu ada pula ditemukan peserta yang lulus penyandang disabilitas adalah orang yang sehat secara rohani dan jasmani. Sedangkan, peserta disabilitas tidak lulus. Peserta 12 sudah masuk kategori K2 dinyatakan tidak lulus, padahal peserta tersebut adalah prioritas.
"Banyak lagi kejanggalan lainnya. Kita sudah sepakat akan melakukan demo dalam waktu dekat ini, menuntut keadilan dalam penentuan kelulusan PPPK ini," ungkapnya.
Selain itu, kata dia, juga akan melaporkan kecurangan-kecurangan dalam penentuan kelulusan PPPK baik itu ke Ombudsman, Pemerintah Provinsi Jambi, Kemenpan hingga Presiden.
"Yang jelas kami di sini semua ada ratusan peserta PPPK dari pegawai honorer baik guru honorer baik Kerinci dan Sungai Penuh meminta secara tegas agar hasil PPPK ini segera dibatalkan karena banyak sekali indikasi kecurangannya," katanya.
(csb/csb)
