.webp)
Ratusan sopir angkutan yang tergabung dalam Laskar Perjuangan Pengemudi Sumatera Bersatu melakukan aksi di DPRD Sumsel, Jumat (15/12/2023). Mereka membawa truk tangki air sebagai bentuk menolak adanya jembatan timbang di wilayah Sumsel.
Massa meminta jembatan timbang UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) di Talang Kelapa, Alang-alang Lebar (AAL) dan Keramasan, Kertapati yang telah beroperasi agar disetop sementara waktu.
Diketahui timbangan itu dioperasikan untuk penegakan aturan Over Dimension Over Loading (ODOL). Namun keberadaannya justru dianggap membuka peluang pungli bagi oknum maupun preman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menyangkut pengoperasian Timbangan UPPKB di Alang-alang Lebar dan Keramasan guna penerapan aturan ODOL, kami mohon agar ditunda pengoperasiannya. Kami juga minta agar ada evaluasi dan pengkajian ulang atas peraturan ODOL hingga ada solusi terbaik terhadap pengemudi," ujar Koordinator Aksi, Wahyu Diantoro, Jumat (15/12/2023).
Dia menyebut, pemerintah dan instansi berwenang bertanggung jawab menentukan tarif dasar ongkos minimal angkutan barang, menjamin stabilitas harga kebutuhan bahan pokok, sembako, pakaian, bangunan dan lainnya.
"Kami juga meminta pemerintah segera membuat regulasi yang sah untuk melindungi dan menjamin keamanan dan kesejahteraan pengemudi. Khususnya pengemudi angkutan barang. Jangan karena muatan berlebih sedikit kami dikenakan denda maksimal," ungkapnya.
Massa juga meminta ketersediaan BBM subsidi untuk angkutan barang di seluruh daerah diawasi lebih ketat. Menurutnya, waktu mereka habis terbuang karena antrian yang panjang dan lamanya penyaluran.
Mereka juga menuntut hak jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan untuk pengemudi melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan difasilitasi negara karena tidak seluruh pengemudi bekerja pada perusahaan.
"Kami juga minta pemerintah dan instansi terkait menjamin keamanan pengemudi dari maraknya pemalakan, pemerasan dan pungli yang dilakukan oleh oknum dan preman," tukasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Syaiful Fadli yang menemui massa driver mengatakan, tuntutan mereka akan dikoordinasikan dengan para Pimpinan di DPRD Sumsel, juga ke Komisi IV terkait dengan ODOL dan Komisi V yang berhubungan dengan aksea kesehatan.
"Kami juga akan berkoordinasi memanggil Dishub, bersama-sama dengan perwakilan pendemo dalam waktu dekat," tukasnya.
(dai/des)
