.webp)
Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan (Sumsel) Bobby Adhityo Rizaldi mengungkapkan alasan koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Sumsel memilih Mawardi Yahya sebagai ketua tim pemenangan. Sumsel sendiri merupakan provinsi pertama yang menggelar rapat konsolidasi dan membentuk tim pemenangan daerah untuk Prabowo-Gibran.
"Kemarin adalah momen bersejarah, mungkin partai-partai pendukung Bapak Prabowo dan Gibran seluruh Indonesia, hanya baru pertama di Sumatera Selatan yang melakukan rapat konsolidasi," ujar Bobby, Jumat (3/11/2023).
Dia mengatakan, rapat konsolidasi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Sumsel ini diikuti oleh seluruh partai pendukung yang tergabung. Mulai dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, PAN, Partai Gelora, Partai Garuda, PBB, hingga Partai Prima. Dalam konsolidasi ini, mereka memutuskan Mawardi Yahya sebagai ketua tim pemenangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bobby menjelaskan alasan mengapa KIM menunjuk Mawardi sebagai ketua tim. Pertama, karena Mawardi sedang tidak maju pada pemilihan caleg sehingga bisa fokus dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Sumsel. Kedua, Mawardi dinilai berpengalaman di legislatif maupun eksekutif Sumsel.
"Ada alasan ya, pertama beliau tidak mencalegkan (diri). Kedua, beliau itu juga sudah lengkap pernah jadi DPR, pernah jadi eksekutif tingkat kabupaten dan pengalaman politik," jelasnya.
Seperti yang sudah disampaikan Mawardi, kata Bobby, mereka menargetkan kemenangan Prabowo-Gibran di Sumsel hingga 55 persen. Namun Bobby mengakui bahwa target ini sebenarnya lebih kecil daripada kemenangan Prabowo pada Pilpres 2019 di Sumsel.
"Kenapa 55 persen, ya mungkin karena calon-calon lain yang kuat. Pak Prabowo menang di Sumatera Selatan tahun 2019 itu 62 persen. Jadi kita targetnya malah sedikit lebih rendah," ungkapnya.
Bobby pun berharap dengan ditunjuknya Mawardi Yahya sebagai ketua tim pemenangan Prabowo-Gibran, tim dapat membawa kemenangan bagi Prabowo di Sumsel untuk ketiga kalinya pada Pilpres 2024 mendatang.
Untuk meraih kemenangan tersebut, Bobby pun meminta kepada bacaleg-bacaleg untuk turut mengampanyekan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung partai dalam KIM. Jika tidak, maka akan ada sanksi dari partai.
"Pasti (ada sanksi), karena ini sudah jadi kebijakan partai. Mereka juga harus mengkampanyekan calon presidennya, jadi pasti ada sanksi dari partai kalau tidak melaksanakan tugas tersebut," ujar Bobby.
(des/des)
