Strategi Antisipasi Daerah Rawan Pemilu Ala Kapolda Jambi

Jambi

Strategi Antisipasi Daerah Rawan Pemilu Ala Kapolda Jambi

Dimas Sanjaya - detikSumbagsel
Rabu, 04 Okt 2023 17:30 WIB
Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono memimpin apel Operasi Mantap Brata.
Foto: Istimewa
Jambi -

Jelang Pemilu 2024 ini, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan jajaran telah mendata indeks potensi rawan pemilu. Ia bicara terkait strategi antisipasi daerah rawan pemilu.

Hal itu disampaikan Kapolda Jambi saat memimpin usai apel Operasi Mantap Brata (OMB) 2023-2024 di lapangan Polresta Jambi, Rabu (4/10/2023). Apel ini digelar untuk melihat kesiapan pasukan dan sarana prasana (sarpras) menjelang pengamanan menghadapi Pemilu 2024.

Irjen Rusdi menjelaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan Mabes Polri memetakan wilayah mana saja terjadi rawan menjelang pesta demokrasi nanti.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk di Provinsi Jambi sendiri, tidak ada daerah yang termasuk rawan pemilu. Walaupun demikian, kita tidak boleh underestimated dan menganggap lemah wilayah tersebut. Kita harus siap menghadapinya," kata Rusdi, Rabu (4/10/2023).

Mantan Karo Penmas Divisi Humas Polri itu mengungkapkan pihaknya juga telah melakukan pemetaan TPS mana saja yang berpotensi rawan pada Pemilu 2024 nanti. Dalam rangka pengamanan Pemilu ini butuh strategi jitu untuk diterapkan di lapangan oleh personel.

ADVERTISEMENT

"Masing-masing dengan kategorinya ini memiliki sistem pengamanan yang berbeda sudah diatur ketentuannya dari Mabes Polri untuk diterapkan di lapangan," sebutnya.

Operasi Mantap Brata ini akan dimulai pada 19 Oktober 2023. Berikut paparan strategi antisipasi yang akan dilakukan menurut Rusdi.

- Pertama, memperkuat sinergitas dengan TNI, penyelenggara pemilu, instansi terkait dan masyarakat.
- Kedua, dalam melakukan tugas personel harus memegang teguh dengan protap yang ditentukan. Kata dia, jika bekerja dengan protap diyakini dapat dilaksanakan dengan baik.
- Ketiga, yang perlu dicermati ialah bisa mendewasakan masyarakat di dalam pesta demokrasi nanti.

"Semua ini jika tidak dikelola dengan baik kepada masyarakat dalam Pemilu 2024 nanti, maka akan memunculkan hal hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, proses ini menjadi tanggung jawab kita bersama sehingga bisa berjalan dengan baik," tutupnya.




(des/des)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads