.webp)
Video memperlihatkan pejabat di salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan (Sumsel) memberikan arahan ke jajaran perangkat desa (kades) untuk memilih seseorang dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024 viral di media sosial. Bawaslu Sumsel akan menelusurinya.
Belum diketahui, di mana lokasi sang pejabat memberikan arahan kepada pejabat desa yang ada di video itu. Namun, dalam video tersebut, sang pejabat meminta dukungan dan doanya serta seluruh kades untuk menyampaikan kepada masyarakat setempat apa yang dicita-citakan oleh orang yang maju tersebut dapat terwujud.
"Mohon dukungan dan doanya dan seluruh kades Kabupaten OKI dan masyarakat di masing-masing desanya agar apa yang dicitakan-citakan Bung A untuk maju sebagai anggota DPRD Provinsi Sumsel kemudian Bapak I selaku anggota DPR RI itu dapat terwujud, amin... tolong disampaikannya ya pak kades ke masyarakat desa," kata pejabat dalam video tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait dengan video viral tersebut, pejabat yang ada di video itu belum bisa dihubungi dan belum membalas pesan chat melalui WhatsApp.
Adanya video itu, Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengimbau agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjaga netralitasnya pada Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.
"Kita (Bawaslu) hanya mengimbau agar para ASN di Sumsel, untuk menjaga netralitas sesuai edaran Menpan-RB, dan Bawaslu juga menunggu jadwal dari Gubernur Sumsel untuk penandatangan fakta integritas," katanya, Jumat (29/9/2023).
Menurutnya ketidaknetralitasan ASN pada Pemilu tidak terlalu tinggi. Biasanya yang paling gencar pada Pilkada apalagi dilakukan secara serentak.
Adapun 6 daerah yang rawan netralitas ASN yakni Kota Lubuklinggau dengan skor IKP 8,65, Musi Rawas 5,29 Musi Rawas Utara 2,88, Ogan Komering Ulu (OKU) 1,92, Ogan Ilir (OI) 1,92, dan Muara Enim 0,92.
"Untuk ketidaknetralitasan ASN pada Pemilu tidak terlalu, yang lebih kencang pilkada karena banyak faktor karena hampir seluruh daerah itu berpotensi soal dugaan netralitas ASN ini. Banyak faktor-faktor lain yang mendorong itu ikut terlibat di tahapan pilkada itu," ungkapnya.
Sementara itu, anggota Bawaslu Sumsel Divisi Penanganan Pelanggaran Ahmad Naafi mengatakan, pihaknya akan menelusuri adanya ajakan pejabat yang viral tersebut untuk mengarahkan perangkat desa memilih orang tertentu dalam Pileg 2024 mendatang.
Untuk menelusuri itu, lanjutnya, Bawaslu Sumsel akan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten."Pastinya, kita telusuri kapan di mana kejadiannya, sebab dari informasi awal video tersebut terjadi di tanggal 25 Agustus 2023 lalu, bertempat di Bogor, " jelasnya.
Kata Naafi, memang dugaan ASN tidak netral tersebut sebelumnya juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten. Namun, laporan itu dicabut, akan tetapi pihaknya akan tetap melakukan investigasi.
"Tetap kita jadikan informasi awal, Bawaslu akan menginvestigasi, sebagai langkah awal untuk selanjutnya bisa dijadikan temuan bila syarat- syarat formil dan materiil terpenuhi," ujarnya.
(mud/mud)
