.webp)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya pencegahan soal tata kelola dunia usaha pertambangan batubara di Jambi. Pencegahan ini bentuk peringatan KPK lantaran tingkat korupsi di sektor pertambangan cukup tinggi.
"Kita mendapatkan informasi jika dalam pertambangan batubara ini masih terdapat pungutan-pungutan. Bahkan pungutan itu dengan tarif tertentu, ini yang rawan korupsi nya," kata Direktur Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK, Aminuddin, Rabu (12/9/2023)
Pernyataan Aminuddin ini disampaikan saat kegiatan diskusi media terkait pencegahan korupsi di Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian acara roadshow bus KPK untuk memberikan pencegahan atas tindak pidana korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aminudin mengatakan, jika titik rawan terjadinya korupsi terbesar itu ada di dunia usaha. Maka dari itu usaha pertambangan menjadi salah satu titik yang paling rawan praktek korupsi di dalamnya.
"Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Jambi mesti melakukan pembenahan prosedur. Tindakan pencegahan adalah langkah pertama, namun jika ini diabaikan, maka ada tindakan lain," ujar Aminuddin.
Menurut Aminuddin, jika pungutan yang terjadi saat ini itu nilainya cukup fantastis. Bagaimana tidak nilai itu dianggap sangat besar namun tak masuk ke dalam pendapatan daerah.
"Artinya dinikmati secara pribadi, setiap pungutan itu harus ada landasan hukum nya, dan ada regulasinya kalau tidak ada tentunya itu adalah pungutan liar. Tetapi pungutan itu nilainya fantastis loh, bayangkan uang beredar yang sebesar itu yang tidak masuk ke kas daerah. Adanya pungutan ini juga penyebab nya soal jalan khusus," terang dia.
Aminuddin menyebut dalam perusahaan yang memiliki IUP dikenakan biaya per tahun itu mencapai Rp 880 juta. Sedangkan pungutan untuk truk dengan tarif per trip yang melintasi jalan umum juga ada yang mana jika dikalkulasi selama 1 tahun mencapai Rp 150 miliar.
Maka dari itu, KPK memberikan warning agar hal itu tidak terus terjadi sehingga dapat membantu berjalannya usaha pertambangan ini dengan sebaik mungkin.
"Dan tentunya pula kita mendorong agar Pemprov Jambi segera berupaya membangun jalan khusus angkutan batubara ini. Itu harus segera terwujud ya mudah-mudahan akhir tahun ini tampak gambarannya jalan itu, dan tentunya kami nanti akan terus memonitoring itu," sebut Aminuddin
(mud/mud)
