.webp)
Perebutan kursi menuju BH 1 Kota Jambi memang sangat ramai jadi bahan perbincangan. Apalagi masa jabatan Syarif Fasha selaku Wali Kota Jambi akan habis beberapa bulan ke depan.
Sejak Fasha telah mengajukan pengunduran diri untuk maju sebagai Caleg DPR RI, tentunya siapa yang akan menggantikan Fasha mengisi kekosongan Wali Kota kerap dibahas-bahas.
Gubernur Jambi Al Haris mengatakan sosok yang akan dipilihnya untuk duduk di kursi BH 1 Kota Jambi sudah ditentukan. Bahkan kriteria itu tak sembrono dia pilih karena pertaruhan nama baiknya ke depan terutama untuk memilih orang yang paham terhadap lingkup Kota Jambi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk nama sudah ada kita siapkan tunggu saja, kita tentunya sangat hati-hati memilih nama yang kita ajukan dan kita juga menunggu pula usulan nama dari DPRD Kota Jambi yang kemudian kita kirim ke Mendagri," kata Al Haris, Kamis (31/8/2023).
Cara Al Haris memilih siapa yang cocok memimpin Kota Jambi sebagai pejabat Wali Kota itu tentunya sudah matang dipikirkan olehnya. Bahkan, menjelang pemilu 2024 nanti, Al Haris tentunya tak ingin pilihan dia salah hingga membuat kegaduhan nantinya.
"Yang jelas saat ini, kita sedang menyiapkan beberapa orang pejabat eselon II Pemprov Jambi, dan kita lihat track record (rekam jejak), kita profiling mereka juga karena ada laporan BIN, laporan KPK juga untuk melihat semua figur itu, kita akan memprofiling semua figur yang akan ajukan ke Jakarta, sambil menunggu dewan juga akan mengirimkan nama versinya," ucap Al Haris.
Selama ini, Al Haris yang juga merupakan mantan sosok birokrat itu tentunya bekerja untuk Pemerintah secara profesional. Dia memilih pejabat Wali Kota Jambi juga tak ingin dipengaruhi kepentingan siapapun. Ada tiga nama Pj Wali Kota Jambi yang sudah dikantonginya saat ini.
"Untuk 3 nama itu sudah kita usulkan, kalau siapanya tentu rahasia," ucap dia.
Nama-nama itu nantinya akan disampaikan ke Mendagri dengan memiliki kapabilitas. Peran Gubernur Jambi Al Haris dalam mengusulkan nama Pj Wali Kota Jambi tentunya menjadi pandangan penuh bagi Mendagri untuk nantinya diterima.
(mud/mud)
