.webp)
Gubernur Jambi Al Haris menyebut saat ini sektor kelapa sawit sedang menjadi primadona perekonomian di wilayahnya. Sektor ini dianggap lebih menjanjikan.
"Harga kelapa sawit saat ini lagi bagus-bagusnya, di mana harganya pun lagi naik sehingga kelapa sawit saat ini sudah menjadi primadona saya lihat," kata Al Haris saat sambutannya di Facus Group Discussion (FGD) antara perusahaan-pengusaha dan Pemprov Jambi, Senin (7/8/2023).
Dari data yang dimiliki Pemprov Jambi, saat ini lahan kelapa sawit milik masyarakat lebih meningkat ketimbang perusahaan dan milik BUMN. Ini tentunya dapat meningkatkan ekonomi daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dulu kita masih ada karet yang juga luar biasa, tapi hari ini di Jambi primadona itu ada di kelapa sawit. Dan banyak lagi petani kita yang sudah beralih dari yang lain ke kelapa sawit. Artinya sawit sangatlah menjanjikan meskipun harganya kini ada naik-turunnya tetapi sangat menjanjikan," ujar Al Haris.
Menurutnya fenomena berkembangnya perkebunan kelapa sawit itu lantaran banyaknya kebutuhan minyak goreng dan olahan lainnya di masyarakat.
"Dalam catatan saya saat ini jumlah lahan perkebunan kelapa sawit milik rakyat atau masyarakat di Jambi ini. Artinya masyarakat sudah semakin banyak kelapa sawitnya maka dari itu ini perlu kemitraan, maka dari itu pemerintah sekarang lagi mendirikan pabrik meski tak ada kebunnya tetapi mitranya yang kita siapkan," ujar Al Haris.
Menurut Al Haris, sejauh ini Pemprov Jambi juga sudah mendata ada berapa luas lahan di Jambi yang kini merupakan lahan perkebunan kelapa sawit. Tidak hanya itu saja, total pohon kelapa sawit pun juga tercatat.
"Contoh di Muaro Jambi ya, itu jumlah pohon sawit di sana ada 15 juta lima puluh tiga ribu jumlahnya. Nanti di situ ketahuan perusahaan berapa, masyarakat berapa, nah itu data nya hanya ada di kita Pemprov, gunanya untuk menertibkan," terang Al Haris.
Al Haris menegaskan tujuannya ada data itu agar menghindari adanya orang yang membuka lahan perkebunan kelapa sawit yang tanpa izin. Dia ingin setiap yang ingin berinvestasi tetap difasilitasi namun harus melengkapi izin.
"Jadi dari data kita pun,ada pula orang diam-diam punya perusahaan 3 ribu hektar di Jambi setelah kita cek tak punya izin. Lalu kita cek lagi ternyata pakai nama-nama orang. Makanya itu jadi temuan kita dan sudah kita selesaikan itu semua. Nah ini yang kita mau, siapapun bisa berinvestasi tetapi harus punya izin lengkap," ucap dia.
Maka dari itu, Al Haris menegaskan untuk menghindari adanya hal buruk ke depan maka setiap pengusaha kelapa sawit harus bergabung dengan GAPKI (gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia).
Al Haris menjelaskan nantinya untuk penyaluran CPO Pemprov Jambi juga berupaya untuk pelabuhan Ujung Jabung bisa dapat digunakan. Meski masih dalam tahapan, namun Al Haris menekankan agar pelabuhan Ujung Jabung itu bisa digunakan buat penyaluran CPO.
"Sekarang saya ini sedang berupaya bagaimana nanti penyaluran CPO bisa melalui pelabuhan Ujung Jabung. Walau masih dalam proses tetapi setidaknya pelabuhan itu bisa digunakan buat penyaluran CPO. Kemarin kita sudah hibahkan tanah juga ke Kemenhub untuk keberlanjutan pelabuhan Ujung Jabung itu, mudah-mudahan ini segera," tegas Al Haris.
Al Haris juga menyampaikan jika nanti akan ada dari Kemenko Marves yang akan menertibkan bagi pihak yang berinvestasi. Maka dari itu nanti setiap yang ingin berinvestasi harus mengetahui ini semua terutama izin-izinnya.
"Saya minta itu legal dan bisa terdata dan bisa terurus izin dengan baik, nanti apapun masalahnya tak ada kendala," harap dia
(mud/mud)
