.webp)
Dua kabupaten di Sumatera Selatan (Sumsel) termasuk rawan konflik antar pendukung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mendatang. Dua kabupaten itu yakni Musirawas Utara (Muratara) dan Empat Lawang.
"Memang dua kabupaten (Muratara dan Empat Lawang) itu yang sedikit riskan. Kalau berkaca pada pilkada sebelumnya," kata Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan ditemui di kantornya, Selasa (1/8/2023).
Kata dia, gejolak Pilkada itu bukan hanya terjadi di 2 kabupaten tersebut, di daerah lain termasuk Palembang juga ada kerawanan, namun tidak separah 2 kabupaten tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada Pilkada Empat Lawang pernah sempat terjadi konflik antarpendukung. Bahkan, waktu itu calon Bupati Joncik yang sekarang terpilih sempat dilempar gelas, bahkan ada 1 yang meninggal pada Pilkada 2018. Konflik antarpendukung," ujarnya.
Meski begitu, kata Kurniawan, konflik-konflik itu terjadi hanya pada Pilkada saja, untuk pemilihan legislatif (Pileg) tidak terlalu signifikan.
"Itu hanya konflik yang terjadi pada Pilkada, untuk Pileg ada, tetapi tidak terlalu karena tidak bersentuhan langsung," ungkapnya.
Dia mengungkapkan, terjadinya konflik itu karena diduga adanya ketidaknetralan sehingga memicu terjadinya konflik. Dia pun meminta penyelenggara Pilkada tetap berjalan sesuai koridor.
"Antisipasinya jika penyelenggaranya berjalan dengan sesuai koridornya, ya mudah-mudahan tidak terjadi konflik," jelasnya.
Namun, sambungnya, berkaca pada Pilkada 2020, untuk penyelenggaraan sudah cukup bagus, dan tidak terjadi konflik.
"Sejauh ini kalau melihat Pilkada tahun 2020 lalu sudah cukup bagus. Jadi artinya memang Bawaslu, penyelenggara pemilu termasuk aparat kepolisian juga sudah tahu cara pencegahannya dan sudah tahu daerah-daerah mana saja yang masuk kategori rawan konflik seperti Muratara, Empat Lawang. Tapi sepertinya pada Pilkada sebelumnya aman-aman saja," ujarnya.
Untuk Pilkada 2024 mendatang, Kurniawan mengatakan Sumsel menargetkan zero konflik. Dia pun merasa optimis terkait target tersebut.
Sebab, sambungnya, pihak Bawaslu bukan hanya berkoordinasi dengan kepolisian tetapi juga tokoh masyarakat, stakeholder dan tokoh agama.
"Tahun 2024 untuk zero konflik mudah-mudahan bisa tercapai, artinya kita pencegahan-pencegahan dulu. Kita komunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder, tokoh masyarakat. Artinya bukan hanya kepolisian, ya kepolisian kita intens untuk koordinasi tapi dengan toko agama semua pihaklah kita berkoordinasi untuk meredam hal-hal yang tidak diinginkan itu," ujarnya.
(nkm/nkm)
