Warga Perbatasan Palembang-Banyuasin Ancam Buat Aksi Setiap Bulan

Sumatera Selatan

Warga Perbatasan Palembang-Banyuasin Ancam Buat Aksi Setiap Bulan

Candra Setia Budi - detikSumbagsel
Kamis, 27 Jul 2023 09:30 WIB
Warga tapal batas menggeruduk kantor gubernur Sumsel, menolak pindah ke Banyuasin
Foto: Candra Budi
Palembang -

Ratusan warga yang tinggal di perbatasan Palembang-Banyuasin menuntut agar Pemerintah Provinsi Sumsel menyelesaikan polemik tapal batas ini. Jika tidak, mereka bertekad akan melakukan aksi secara rutin setiap bulan dengan jumlah massa yang lebih besar.

"Kami menuntut tetap jadi warga Palembang, bukan warga Banyuasin," kata Ketua Forum Masyarakat (Formas) Taman Sasana Patra (TSP) dan Patra Abadi (PA) Bersatu, Suhardi Suhai, Rabu (26/7/2023).

Suhardi berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dapat memfasilitasi pertemuan antara Wali Kota Palembang dengan Bupati Banyuasin untuk membuat kesepakatan bahwa perumahan mereka seluruhnya tetap masuk wilayah Palembang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan, dia mengancam akan mendatangkan massa yang lebih besar lagi jika tidak ada kejelasan terkait tuntutan mereka itu.

"Kami beri waktu sampai 21 Agustus mendatang. Jika tidak ada kejelasan dan terjadi jalan buntu, maka kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi setiap bulannya," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Kata Suhardi, permasalahan tapal batas ini sudah terjadi sejak 2014 lalu. Tadinya ada satu kelurahan yaitu Plaju Darat yang terdiri dari 29 RT dan 10 RW.

Setelah ada peraturan baru tentang tapal batas dalam Permendagri 134, saat ini tersisa 1 RW yang masuk wilayah Banyuasin. RW yang masuk Banyuasin itu adalah RW 08. Dalam RW tersebut, terdapat 4 RT yakni RT 24, RT 25, RT 34, dan RT 41.

"Pertanyaannya kenapa tinggal satu RW, padahal dulunya gubernur berjanji akan memperjuangkan 10 RW tersebut. Kalau semua tidak masuk Palembang, tidak masalah. Ini kenapa tinggal satu RW yang tidak masuk Palembang dan jadi wilayah Banyuasin?" ungkapnya.

Sementara itu, Kabag Batas Wilayah OTDA Setda Provinsi Sumsel Midrol Firoza mengatakan bahwa Pemprov Sumsel sudah melakukan koordinasi dengan warga yang tinggal di perbatasan dan masih dalam proses.

"Kami sebagai fasilitator, kami fasilitasi dan tetap dilaksanakan agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik," singkatnya.

Sebelumnya, ratusan warga mendatangi kantor Gubernur Sumsel. Mereka meminta pemerintah untuk memperjuangkan aspirasinya agar tempat tinggal mereka tetap masuk wilayah Kota Palembang.




(des/ras)


Hide Ads