.webp)
DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung diterpa isu mahar politik jelang Pemilu 2024. Salah seorang Bacaleg PKB mengaku dimintai mahar senilai Rp 70 juta untuk penentuan nomor urut.
Hal itu diungkapkan Nely Farlinza, kader PKB Kota Bandar Lampung yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PKB. Ia maju sebagai caleg DPRD Bandar Lampung.
Nely mengatakan, mahar itu diminta oleh ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (LPW DPW PKB) Jauharoh Haddad untuk dikirimkan ke Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Bandar Lampung, Robiatul Adawiyah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada detikSumbagsel, Nely menjelaskan, permintaan uang Rp 70 juta guna menggantikan uang jaminan penentuan nomor urut yang nantinya disetorkan bacaleg lain yang semula menempati nomor urut yang dijanjikan, yakni nomor urut 2. Padahal, kata Nely, mulanya ia sudah dijanjikan pengurus bakal menempati nomor urut 2.
"Awalnya saya dengar selentingan bahwa saya ditaruh di nomor urut 2, karena nomor urut 1 tidak bisa diganggu gugat titipan adiknya incumbet DPRD Kota Bandar Lampung. Ya sudah, saya terima dan tampung-tampung dulu kabar itu," kata dia kepada detikSumbagsel, Rabu (25/5/2023).
Ditanya siapa yang meminta uang mahar tersebut, Nely mengatakan uang itu diminta oleh Ketua LPP DPW PKB Lampung Jauharoh Haddad yang nantinya ditransfer ke Ketua DPC PKB Bandar Lampung, Rabiatul Adawiyah.
"Siangnya, kak Jauharoh nelpon saya, dibilang, 'dek kalau mau di nomor urut 2 bisa, yang awalnya mau diisi Darmawita tapi mulangin uang Darmawita 70 juta dek,' kata dia. Saya tanya 'uang apa itu kak?' Uang jaminan saksi katanya. Uang Rp 70 juta tersebut harus disetorkan saat itu karena berkas bacaleg akan diunggah ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU, sedangkan bacaleg Darmawita tidak mau mencabut berkasnya di nomor urut 2 bila uang itu belum dikembalikan," jelas Nely.
Atas informasi itu, Nely pun langsung menghubungi Rabiatul Adawiyah sekaligus mengirimkan tangkap layar percakapan pesan singkat dirinya bersama Jauharoh. "Saya telpon ketua hampir satu jam, saya telpon gak angkat-angkat. Terus saya screenshot chating saya sama kak Jauharah itu ke ketua, gak lama saya diblokir," terangnya.
Atas permasalahan ini, Nely mengaku hubungannya dengan ketua menjadi renggang dan nomor urut untuknya ditetapkan nomor 3.
"Iya jadi renggang, terus nomor urut saya jadi nomor 3," pungkasnya.
Sementara, diklarifikasi hal ini, Ketua DPC PKB Bandar Lampung, Rabiatul Adawiyah membantah tudingan tersebut. Ia menyebut tak mahar transaksional dalam proses pencalegan di tubuh PKB.
"Jadi sekali lagi saya tegaskan, di PKB tidak adanya mahar-mahar seperti rumor yang beredar," tegasnya.
Menurut dia, penentuan nomor urut pencalegan DPC PKB Kota Bandar Lampung berbasis kinerja dari kader itu sendiri.
"Penentuan nomor itu dari kinerja kader itu sendiri dan loyalitas kader. Tentu ada pula penilaian terhadap loyalitas kepada partai, antara lain tidak merusak citra partai," tandasnya.
(nkm/nkm)
