Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), telah menuntaskan sidang etik kasus Ketua DPRD Bone diduga menganiaya staf PPPK bernama Yuli Nofita Sari (29). BK pun menyiapkan 4 opsi sanksi terhadap Andi Tenri Walinonong.
Sidang putusan dugaan pelanggaran etik Andi Tenri Walinonong digelar secara tertutup pada Rabu (18/11). Kendati begitu, hasil keputusan dari sidang etik tersebut baru akan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Bone yang jadwalnya belum ditentukan.
"Berdasarkan fakta persidangan, sudah jelas ini barang sebenarnya. Cuman itu tadi saya (keputusan dugaan) melanggar etik diumumkan sebelum paripurna," kata Anggota BK DPRD Bone Andi Adhar kepada detikSulsel, Rabu (18/11/2026).
Adhar menuturkan, BK sudah menyiapkan empat opsi sanksi terhadap Andi Tenri. Sanksi tersebut masih alternatif dan akan diberikan kepada Andi Tenri jika nantinya diumumkan terbukti melanggar kode etik.
Empat opsi sanksi itu, yakni teguran lisan, teguran tertulis, rekomendasi pemberhentian dari jabatan sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan, hingga pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
"Ketika terbukti melanggar kode etik harus ada sanksi dong. Jadi itu ketika terbukti melanggar kode etik, ada 4 opsi pilihan tata beracara," ucap Adhar.
Adhar berharap rapat paripurna terkait pengumuman hasil sidang BK bisa digelar dalam waktu dekat. Batas waktunya maksimal 10 hari setelah sidang putusan BK.
"Hasil keputusan itu bukan kesepakatan, dan akan diumumkan di paripurna. Lima hari disodorkan untuk dijadwalkan ke Bamus, dan diberi lagi waktu lima hari untuk diparipurnakan. Paling lambat 10 hari," katanya.
"Kalau BK berharap sesegara mungkin agar tidak menjadi bias lagi di masyarakat. Bisa saja Senin depan, kalau Bamus sudah menjadwalkan," sambung Adhar.
Sidang BK Sempat Ditunda
Adhar juga menyampaikan sidang BK terkait perkara tersebut sempat berjalan alot pada Selasa (17/11) sore. Sidang tersebut sampai diputuskan ditunda dan baru dituntaskan pada hari ini.
"Tentu dalam rapat sedikit diulas dari awal diterima aduan sampai registrasi pengadu, teradu, melakukan persidangan, dan bahkan mendengarkan pendapat ahli sekaitan putusan yang mau diambil. Kondisi itu sampai magrib, makanya dilakukan skorsing untuk dilanjutkan besok (hari ini)," jelasnya.
Dia menjelaskan, penundaan sidang memang tidak masalah. Apalagi memang batas waktu siding pembahasan hingga putusan dugaan pelanggaran etik tersebut sampai batas waktu 18 November hari ini.
"Karena kita diberi tenggang waktu tata beracara batas akhir 60 akhir batas keputusan. Tanggal 18 November memang batas akhir untuk memutuskan laporan tersebut," jelasnya.
Adhar memastikan, penundaan sidang sebelumnya bukan karena ada tekanan apapun. Hanya untuk menyegarkan semua pikiran Anggota BK dalam mengambil putusan.
"Tidak ada (tekanan). Tidak ada hal politis, hanya agar lebih fresh berpikir, dan kredibel, dan berkesesuaian fakta persidangan. Makanya diskors rapat kemarin dan diputuskan hari ini," tegasnya.
Diketahui, Andi Tenri sebelumnya diduga menganiaya Yuli di kantin DPRD Bone pada Rabu (22/7). Selain dugaan pelanggaran etik, kasus ini juga bergulir di kepolisian setelah korban melapor atas dugaan mengalami tindak pidana penganiayaan.
Simak Video "Video: Eks Kapolres Bima Jalanin Sidang Etik Polri Terkait Kasus Narkoba"
(sar/hsr)