.webp)
Sebanyak 319 tenaga kesehatan berstatus honorer di Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar aksi demonstrasi setelah tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka mendesak diakomodir dalam database tersebut agar bisa ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Kami tidak menuntut untuk diangkat semua menjadi PPPK. Tetapi kami hanya ingin ikut di data dalam database," ujar Koordinator Aksi Astie kepada wartawan, Senin (13/1/2025).
Aksi unjuk rasa para nakes berlangsung di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Bone pada Senin (13/1). Para nakes itu sangat berharap bisa terdata dalam database agar bisa mengikuti seleksi PPPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kami tidak bisa ikut seleksi PPPK kalau kami tidak didata di database. Kami hanya meminta itu," beber Astie.
Dia mendesak Dinkes Bone transparan terkait database yang dimaksud. Dia heran lantaran ada nakes yang sudah lama mengabdi namun tidak diakomodir dalam database BKN.
"Banyak junior kami yang baru masuk langsung terdata di database, sedangkan kami yang puluhan tahun mengabdi tidak terdata. Kami minta agar proses pendataan dilakukan secara transparan," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinkes Bone drg Yusuf Tolo mengaku, aspirasi nakes Dinkes yang bertugas di 38 puskesmas untuk mempertanyakan nasibnya terkait rekrutmen PPPK. Para nakes jtu tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
"Kami sudah sampaikan bahwa untuk saat ini proses penerimaan PPPK telah berjalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Mereka tidak masuk dalam persyaratan yang ditentukan," ucapnya.
Yusuf mengatakan, para nakes berstatus honorer ini khawatir tidak bisa mengikuti seleksi karena tidak terdata dalam database. Apalagi akan ada aturan di tahun 2024 terkait pembatasan non-ASN.
"Sehingga mereka berharap apakah masih ada peluang mengikuti seleksi ini atau sudah tidak bisa setelah berlakunya pembatasan non ASN tidak boleh lagi ada di 2025. Itu yang dikhawatirkan apakah berlaku kepada mereka," bebernya.
Yusuf menjelaskan, nakes sukarela yang tidak terdata sebanyak 319 orang. Meski begitu, pihaknya akan menyampaikan persoalan ini kepada Pj Bupati Bone.
"Total tenaga sukarela yang tidak masuk dalam pangkalan database 319 orang. Itu semua akan disampaikan ke pimpinan bagaimana penyelesaiannya. Kami berharap penyelesaian tenaga non ASN bisa berjalan dengan tertib, tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan," jelasnya.
(sar/hsr)
