.webp)
Pemkab Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), menerima aspirasi honorer Satgas Damkar Bone yang meminta agar hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2023 ditinjau ulang. Pemkab akan menyampaikan protes honorer ke panitia seleksi nasional (Panselnas).
Komitmen itu diutarakan Pj Bupati Bone Andi Islamuddin saat menerima honorer Satgas Damkar Bone di Kantor Bupati Bone pada Selasa (6/2). Pertemuan ini setelah honorer damkar melancarkan aksi mogok kerja usai menuding hasil seleksi PPPK tidak sesuai aturan.
"Upaya yang segera dilakukan adalah Panselda akan bersurat ke Panselnas dengan melampirkan surat dari Kemendagri serta keberatan dari petugas Damkar," kata Andi Islamuddin kepada detikSulsel, Rabu (7/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Islamuddin mengaku sudah mendengar langsung tuntutan honorer Satgas Damkar Bone. Tuntutan yang dimaksud yakni meminta agar hasil seleksi dibatalkan dan mendesak pelamar yang lolos seleksi PPPK formasi damkar diganti.
Namun Islamuddin enggan menanggapi terlalu jauh tuntutan tersebut. Dia menegaskan persoalan ini akan ditangani sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
"Sesuai undang-undang yang punya kewenangan membatalkan adalah yang menetapkan kelulusan dalam hal ini Panselnas," bebernya.
Dia menegaskan jika semua aspirasi honorer Satgas Damkar Bone dipastikan akan diteruskan Panselnas. Menurut Islamuddin, Panselnas sebagai pihak berwenang untuk menindaklanjuti seleksi PPPK.
"Intinya saya sudah perintahkan Pj Sekda untuk menyurati Panselnas. Yang punya kewenangan adalah Panselnas," tegas Islamuddin.
Pemkab Bone juga menjanjikan honorer Damkar Bone untuk diprioritaskan dalam seleksi PPPK tahun ini. Pemkab akan mengajukan penerimaan PPPK khusus formasi damkar ke pemerintah pusat.
"Sudah ada solusi, sudah aman dan akan dibukakan formasi khusus bagi Damkar saja," ungkap Kepala Dinas Damkar Bone Andi Iskandar kepada wartawan, Senin (5/2).
Iskandar menyebut Pj Bupati Bone akan bersurat ke Kemendari untuk usulan formasi tersebut. Namun dia belum merinci jumlah formasi yang akan disiapkan.
"Jadi (disiapkan penerimaan PPPK tahun 2024) formasi khusus untuk damkar dan tidak ada lagi campuri," tegasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Tuntutan Honorer Satgas Damkar Bone
Diketahui, honorer Satgas Damkar Bone sempat melancarkan aksi demonstrasi di kantor Bupati Bone pada Senin (5/2). Mereka menyerahkan kunci armada damkar sebagai tanda mogok kerja karena kecewa pengumuman hasil seleksi PPPK tahun 2023.
Mereka menuding 20 pelamar formasi damkar yang lolos PPPK tidak sesuai kompetensi keahlian. Padahal ada honorer Damkar Bone yang sudah lama mengabdi dan ikut tes, namun tidak lolos seleksi.
Hal ini dianggap tidak sesuai Keputusan MenPAN-RB Nomor 648 tahun 2023. Dimana dalam aturan itu disebutkan pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar.
"Kita sudah ketemu dengan Pj Bupati Bone. Solusi yang disepakati bersama diusulkan pergantian. Jika tidak bisa, (pelamar lolos seleksi PPPK) akan dibatalkan," ujar Korlap Satgas Damkar Bone Andi Odde, Selasa (6/2).
Andi Odde mengatakan pergantian yang dimaksud adalah mengeluarkan 20 orang peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus PPPK. Dia beralasan 20 orang yang dinyatakan lulus bukan dari internal Damkar.
"Yang 20 orang dari luar Damkar itu yang akan diusulkan untuk pergantian dari Damkar. Jika memang tidak bisa diganti, maka dibatalkan saja," imbuhnya.
