.webp)
Honorer yang tergabung dalam Satgas Damkar Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mereka pun menawarkan dua opsi kepada Pemkab Bone jika ingin kembali bekerja.
Aksi mogok kerja itu ditandai dengan penyerahan kunci armada damkar yang berlangsung di kantor Bupati Bone, Senin (5/2). Belakangan, honorer Satgas Damkar Bone itu dimediasi oleh Pj Bupati Bone Andi Islamuddin pada Selasa (6/2).
"Solusi yang disepakati bersama diusulkan pergantian, jika tidak bisa akan dibatalkan," ujar Korlap Satgas Damkar Bone Andi Odde kepada detikSulsel, Selasa (6/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andi Odde menjelaskan, opsi pertama maksudnya meminta agar 20 pelamar yang lolos seleksi PPPK tahun 2023 diganti. Pihaknya menilai orang-orang yang diloloskan seleksi tidak sesuai dengan keahlian dan tidak punya pengalaman di bidangnya.
"Yang 20 orang dari luar damkar itu yang akan diusulkan untuk pergantian dari damkar," tegasnya.
Opsi kedua lanjut Andi Odde, menuntut agar hasil seleksi PPPK tersebut dibatalkan. Mereka menganggap seleksi PPPK formasi damkar tidak sesuai aturan.
"Jika memang tidak bisa diganti, maka dibatalkan saja," tambah Andi Odde.
Menurutnya, opsi tersebut diterima langsung oleh Pj Bupati Bone Andi Islamuddin. Pemkab Bone berjanji akan mengakomodir tawaran dari Satgas Damkar Bone.
Andi Odde melanjutkan, pihaknya pun memutuskan untuk menghentikan aksi mogok kerja. Armada damkar yang diparkir di kantor Bupati Bone akan dioperasionalkan kembali.
"Sekarang armada sudah akan diambil dari Kantor Bupati, kunci semua sudah diambil. Sudah tidak ada lagi mogok kerja," tegasnya.
Anggota Satgas Damkar Bone lainnya, Aan sebelumnya turut menyoroti hasil seleksi PPPK formasi damkar tahun anggaran 2023. Aan menilai 20 orang yang lolos seleksi tidak sesuai keahlian.
"Karena 20 PPPK yang notabene tidak pernah mengabdi di damkar, kemudian diloloskan," kata Aan saat menyampaikan aspirasinya dalam demo, Senin (5/2).
Aan menuding hasil seleksi tidak sesuai mekanisme yang diatur dalam Keputusan MenPAN-RB Nomor 648 tahun 2023. Dalam aturan itu dijelaskan pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar.
"Jelas-jelas ini melabrak aturan. Mental panselda rusak, kami ini dizalimi," tegas Aan.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Formasi Khusus Damkar 2024
Kepala Dinas Damkar Bone Andi Iskandar mengaku pihaknya menawarkan solusi kepada honorer Damkar Bone dalam mediasi yang digelar Senin (5/2) malam. Dia mengatakan, seleksi PPPK formasi damkar akan disiapkan lagi tahun ini.
"Sudah ada solusi, sudah aman dan akan dibukakan formasi khusus bagi Damkar saja," bebernya.
Iskandar menuturkan, Pj Bupati Bone akan bersurat ke Kemendari untuk penerimaan PPPK 2024 khusus damkar. Namun dia belum merinci jumlah formasi yang akan disiapkan.
"Jadi (disiapkan penerimaan PPPK tahun 2024) formasi khusus untuk damkar dan tidak ada lagi campuri," tandas Iskandar.
