.webp)
Alokasi anggaran sebesar Rp 3,7 triliun melalui skema Multi Years Project (MYP) 2025-2027 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai sebagai terobosan kebijakan fiskal yang berani dan strategis. Program ini akan memicu efek domino yang berdampak positif terhadap perekonomian Sulsel.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Marsuki, DEA, Ph.D., menilai langkah Gubernur Andi Sudirman Sulaiman ini berhasil memutus pola lama pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan secara parsial setiap tahun. Dia menilai, pembangunan parsial cenderung tidak efektif dan berisiko mangkrak akibat keterbatasan anggaran tahunan.
"Alokasi Rp 3,7 triliun melalui skema MYP untuk jalan, irigasi, dan rumah sakit regional merupakan terobosan fiskal yang berani," ujar Prof. Marsuki dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan, sebagai lumbung pangan nasional sekaligus hub logistik di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Sulsel sangat bergantung pada konektivitas jalan yang andal untuk memangkas biaya transportasi dan memperlancar distribusi barang.
"Infrastruktur jalan yang baik dapat menekan transport cost, memangkas Biaya Operasional Kendaraan (BOK), sekaligus mempercepat distribusi komoditas dari sentra-sentra produksi pertanian menuju Pelabuhan Makassar New Port untuk selanjutnya dipasarkan maupun diekspor," jelasnya.
Dia melanjutkan, efisiensi biaya logistik tersebut pada akhirnya dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, khususnya petani. Biaya distribusi yang lebih rendah akan membuka ruang bagi peningkatan margin keuntungan petani, sekaligus membantu menjaga stabilitas harga komoditas dan mengendalikan inflasi daerah.
Apalagi program MYP yang mengakomodir pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian. Infrastruktur irigasi yang memadai, kata dia, dapat mendukung optimalisasi lahan pertanian, meningkatkan produktivitas serta memperkuat ketahanan pangan Sulsel.
"Dampaknya langsung terasa pada margin keuntungan petani yang lebih baik dan inflasi daerah yang bisa lebih terkendali," ungkap Prof Marsuki.
Begitupun dengan pembangunan dua Rumah Sakit Regional di Kabupaten Gowa dan Luwu. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperluas akses dan pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pedalaman dan daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan rujukan.
Prof Marsuki menilai pembangunan infrastruktur kesehatan merupakan investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia atau human capital Sulsel. Dia turut mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan.
"Skema MYP skala besar ini jelas menunjukkan political will dan keberanian politik anggaran Pemprov Sulsel dalam menyelesaikan hambatan struktural daerah yang selalu dialami," ujarnya.
"Ukuran keberhasilan suatu kebijakan tidak dihitung dari besarnya alokasi anggaran atau input, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan publik atau outcome," tegas Prof Marsuki.
Menurutnya, terdapat tiga pilar utama yang menjadi ujian keberhasilan MYP Sulsel, yaitu ketepatan waktu penyelesaian proyek sesuai target 2027, kualitas fisik infrastruktur agar bertahan dalam jangka panjang, serta transparansi dan tata kelola proyek yang akuntabel.
"Jika ketiga pilar tersebut terpenuhi, kebijakan ini tidak hanya menekan biaya logistik dan meningkatkan investasi SDM, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi daya saing ekonomi Sulsel sekaligus legacy yang membanggakan di masa jabatan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman," pungkasnya.
